Oleh: Sumiarto
Ketua Umum Perjuangan Kedaulatan Rakyat Untuk Bangsa Indonesia (Perkasa Indonesia)
Jakarta – Beritainvestigasi.com. Entah apa motivasinya. Ada upaya yang terus berulang setiap kali mantan Aktivis merapat ke lingkar kekuasaan: memoles ambisi politik dengan jubah romantisme masa lalu. Narasi yang dibangun untuk membenarkan masuknya mantan aktivis ke dalam pemerintahan sebagai “perpindahan arena perjuangan” adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya.
Alih-alih melihatnya sebagai kelanjutan idealisme, realitas material justru menunjukkan sebaliknya. Ini bukan tentang mengubah negara dari dalam, melainkan tentang bagaimana negara dan oligarki sukses melumpuhkan, meredam dan mencaplok daya kritis sebuah generasi perlawanan.
Untuk melegitimasi langkah ini, argumen-argumen elitis (kaum borjuis kecil) kerap meminjam kerangka sosiologi politik seperti teori kooptasi, sosiologi Pierre Bourdieu, hingga konsep hegemoni Antonio Gramsci. Namun, pembacaan teoretis tersebut sering kali sengaja dibengkokkan demi membenarkan kompromi politik. Bourdieu memang berbicara tentang habitus dan modal sosial, tetapi modal historis gerakan rakyat tidak pernah dimaksudkan untuk ditukar dengan akses terhadap privilese birokratis.
Begitu pula dengan Gramsci yang konsep war of position dan intelektual organiknya dicatut untuk merestui masuknya eks aktivis ke kekuasaan. Padahal, Gramsci justru memperingatkan bahaya transformismo, sebuah mekanisme ketika penguasa sukses menyerap kaum intelektual lawan agar berbalik arah menjadi pelayan status quo.
Menggunakan teori perjuangan kelas untuk merestui aliansi dengan oligarki adalah bentuk manipulasi intelektual yang paling telak menjatuhkanya ke dalam kemunafikan.
Sejarah dunia telah berulang kali mempertontonkan bagaimana penguasa meminjam jargon perubahan untuk melegitimasi kontrol kekuasaannya. Dari diktator yang memakai istilah “revolusi demokratis” hingga rezim yang membungkus represi dengan retorika sosialisme, polanya selalu sama: mematikan kesadaran kritis rakyat dengan buaian retorika. Ketika para mantan aktivis turut ambil bagian memproduksi kesadaran palsu ini, sejarah panjang kaum pergerakan (Buruh, Mahasiswa, Petani, Nelayan) mengalami pengkhianatan moral yang telak, bergeser dari pengibar panji perlawanan menjadi juru bicara status quo.
Integritas seorang pejuang sejati tidak diuji dari seberapa piawai ia berkelit di balik fasilitas istana atau seberapa fasih ia melafalkan jargon kerakyatan dari balik tembok kekuasaan dengan memelintir teori-teori kritis. Integritas diuji ketika seseorang memilih untuk tetap berdiri bersama rakyat di luar pagar kekuasaan, menolak kompromi transaksional dan konsisten menjadi oposisi bagi tirani. Mengubah negara dari dalam adalah ilusi ketika orang-orang di dalamnya justru tunduk pada logika oligarki.
Perjuangan sejati tidak pernah diukur dari tempat seseorang berdiri, melainkan kepada siapa kesetiaan itu dipertaruhkan.
