oleh

Carut Marut Proyek Jalan Menuju Standar Ruas Sekadau – Tebelian Provinsi Kalbar Senilai 132 Milyar

Pontianak, Kalbar – Beritainvestigasi.com. DPN Lidik Krimsus RI Hubungan Antar Lembaga, Adi Normansyah dan FW- LSM (Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat) Kalbar, Syafarudin Delvin selaku Ketua Preseidium bersama awak media media cetak dan online mendatangi BP2JN Bina Marga PU PERA Provinsi Kalimantan Barat untuk mengantar surat laporan terkait salah satu pemenang tender yang sudah berkontrak dan dinilai cacat hukum, Senin (16/08/2021)

Dengan paket APBN ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian dengan pagu dana 132 milyar yang dinilai cacat hukum, dikarenakan calon pemenang,  yaitu, PT. Nindya Karya serta PT. Moderen Widya, merupakan calon pemenang 1dan 2, padahal kedua perusahaan tersebut sedang bermasalah dengan persoalan hukum di Indonesia.

Dari hasil penelusuran DPN Lidik Krimsus RI Hub Antar Lembaga, Adi Normansyah dan bersama rekan-rekan FW – LSM Kalbar, mendapati beberapa informasi terkait dugaan persekongkolan yang melewati batas kewenangan dan kewajaran, dimana paket ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian terindikasi banyak kecurangan dan persekongkolan mulai dari proses lelang oleh BP2JK Pokja 62 wilayah 2 yang Ketuai oleh Yunus dan Anggota Pokja lainnya.

Dijelaskan Adi, dari hasil  investigasi yang dilakukan, team melakukan perjalanan menuju Kabupaten Nanga Pinoh Melawi bersama rekan-rekan untuk menemui salah seorang Pengurus Partai, yulistina. Dimana dirinya menginginkan proyek yang ada di Daerah Pemilihannya (Dapil), Sekadau – Tebelian.

” Dari pengakuan Yulistina bahwa dirinya mendapatkan amanah dari atasannya. untuk mendapatkan proyek terssbut. Hal ini menjadi tanda tanya, Siapa atasan Yulistina, apakah Petinggi Partai?” kata Adi.

Lanjutnya, Yulistina juga mengakui bertemu dengan Kabalai BP2JN, Herlan dan PPK Satker, Marlyn Ramli. Kemudian, diarahkan ke salah satu penyedia jasa yang ikut dalam tender ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian tersebut.

” Dari pertemuan tersebut, Saya mencari salah seorang Kuasa Direktur salah satu penyedia jasa dan melakukan mediasi, tetapi tidak menemui kata sepakat,” ucap Adi.

Hal tersebut dikarenakan proses lelang masih berlanjut dan mendahului keputusan Pokja 62 wilayah Kalbar, walaupun Kuasa Direktur sudah memenuhi panggilan klarifikasi, evaluasi, koreksi aritmatik, dan dinyatakan sanggup bekerja sesuai angka koreksi aritmatik.

” Dari petunjuk dan keterangan Yulistina yang melakukan loby-loby terkait paket 132 milyar dan telah mengeluarkan dana ratusan juta rupiah, baik dilakukan atas nama partai maupun pribadi, ini tidak di benarkan secara hukum dan akan menggangu proses lelang. Secara hukum ini tidak dibenar kan,” tutur Adi yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Kontraktor di Kalimantan Barat ini.

” Terkait paket 132 milyar ini, diduga sebelumnya sudah di akukan loby-loby terkait penetapan calon pemenang 1 dan 2 yaitu, PT. Nindya Karya dan PT.Modern Widya Tecnical.

Sampai berita ini diturunkan pihak-pihak terkait di Pokja 62 wilayah 2 dan Kabalai BP2JN serta PPK Satker, sangat sulit untuk ditemui. Padahal awak media sudah berkali-kali mendatangi kantornya guna meminta konfirmasi.

Informasi terakhir yang didapat, pada hari Senin, DPN Lidik Krimsus RI Hubungan Antar Lembaga beserta FW LSM Kalbar, Adi normansyah, Syafarudin Delvin selaku Ketua Forum Wartawan dan LSM, Mulyono dan Hamdani berserta awak media cetak dan online mendatangi kantor BP2JN Kementrian PU PERA Direktorat Bina Marga Provinsi Kalbar untuk menyerahkan laporan terkait indikasi kecurangan dan indikasi Korporasi dan Korupsi serta.  (Novi/Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed