oleh

Diduga Bermufakat Buruk, PT. MKSK (FR Group) Berpolemik

Kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Ketapang

Ketapang, Kalbar- Beritainvestigasi.com. Polemik PT. Mitra Karya SentosaKetapang (PT. MKSK) dengan warga berbuntut panjang, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan terkesan lempar bola, laporan di ombudsman terkesan mandul.

Polemik yang bergulir menjadi pertanyaan besar, khususnya masyarakat petani plasma di Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua yang hingga saat ini belum ada penyelesaian.

Para petani plasma Koperasi Kampar Sebomban Jaya merasa dirugikan terkait plasma yang di akad kredit.

Laporan ke Dinas melalui bidang Perkebunan terkesan lempar kewenangan, bahkan laporan ke Ombudsman juga terkesan mandul. Hal itu diungkapkan salah satu petani plasma yang sekaligus penerima kuasa rekan-rekannya petani plasma.

“Laporan di Ombudsman Kalimantan Barat sudah berjalan 8 bulan, namun sampai saat ini belum ada kejelasannya, bahkan terkesan berjalan di tempat,” ucap petani yang tidak mau disebutkan namanya.

Petani plasma merasa kecewa karena menurutnya sampai saat ini tidak ada tindak lanjut yang kongkrit.

“Sehingga menimbulkan kesan Ombudsman Kalimantan Barat mandul. Bagaimana tidak ?? Laporan masyarakat atas nama dengan terlapor Dinas Peternakan,Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Ketapang tertanggal 15 Desember 2020, belum ada tindak lanjut,” ucapnya.

Ia menuturkan, sebelumnya sudah meminta mediasi kepada Dinas melalui bidang Perkebunan, namun seolah pihak dinas lempar kewenangan terkait persoalan yang menjadi polemik.

Menurut sumber, bahwa perihal koperasi dan plasma di PT MKSK yang merupakan anak perusahaan First Recources (FR) juga sudah dilaporkan ke Badan RSPO.

Awak media dua kali ke Kantor Dinas Perikanan Pertanian dan Perkebunan Ketapang di Jalan Sudirman tidak berhasil menemui Kepala Dinas.

Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Fransiska Nelly, S.P,M.Sc, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa permaslahan ada di tingkat Satgas Kecamatan, dan untuk permasalahan keanggotaan Koperasi di luar kewenangan pihaknya.

“Kewenangan kami hanya sampai ke SK Bupati, itu bukan kewenangan kami tapi kewenangan Dinas Koperasi,” kata Nelly saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/08/2021).

Kemudian Nelly mengatakan, bahwa hal tersebut yang merupakan kewenangan Koperasi agar dikoordinasi dengan Dinas Koperasi.

” Silahkan ke Dinas Koperasi, karena kewenangan pembinaannya ada di sana, meskipun badan usaha atau usahanya di bidang perkebunan ada di Dinas Perkebunan,”ujarnya.

Dilain pihak, Kepala Ombudsman RI Wilayah Kalbar, Agus Priyadi, S.H, melalui Budi Rahman selaku penyidik mengatakan, berencana mendorong upaya mediasi kembali.

“Rencana kami akan dorong lagi upaya mediasi di akhir bulan ini. Sesuai hasil rapat sebelumnya,” kata Budi singkat dihubungi melalui pesan WhatsApp Kamis (02/09/2021).  (Sdi/Vr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed