Sorotan tajam ini dipicu oleh respons kilat Bupati Sujiwo yang langsung memanggil pihak terkait saat SPBUN Rasau Jaya bermasalah dan viral di media sosial. Sebaliknya, lima sub-penyalur BBM di daerah terpencil justru dibiarkan mangkrak hampir satu tahun tanpa solusi konkret.
”Begitu SPBUN Rasau Jaya viral, Bupati langsung pasang badan dan gelar rapat. Tapi bagaimana dengan lima sub-penyalur yang mati suri hampir setahun? Jangan tunggu viral baru berpura-pura peduli. Masyarakat pelosok itu juga warga Kubu Raya, bukan warga kelas dua,” tegas Budi Gautama, Selasa (29/9/2026).
Adapun lima wilayah terisolasi yang terdampak langsung penghentian operasi sub-penyalur tersebut meliputi Sungai Asam, Kubu, Teluk Pakedai, Batu Ampar, dan Sungai Kakap.
Harga BBM Mencekik, Rakyat Jadi Korban Regulasi
Budi mengungkapkan, penghentian kelima sub-penyalur tersebut ditengarai akibat benturan aturan administratif, bukan karena pelanggaran operasional. Akibatnya, masyarakat di kawasan pesisir dan pelosok harus menanggung imbasnya secara finansial.
Warga kini terpaksa menempuh jarak puluhan kilometer atau membeli BBM dari pengecer dengan harga yang melambung tinggi:
Pertalite: Mencekik hingga Rp14.000/liter (harga resmi sub-penyalur ~Rp10.900).
Solar: Meroket hingga Rp19.000/liter (harga resmi sub-penyalur ~Rp7.700).
”Ini pukulan telak bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Pejabat tidak merasakan dampaknya, tapi rakyat kecil yang menjerit. Keberadaan satu SPBU di tingkat kecamatan tidak menjamin keterjangkauan bagi warga yang tinggal puluhan kilometer di pelosok,” ujar Budi.
Sentil DPRD dan Instansi Terkait
Tidak hanya Bupati, Budi juga menyoal kelambanan DPRD Kubu Raya, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Pertamina yang dinilai minim terobosan dalam menyelesaikan krisis ini.
Ia mendesak Bupati Sujiwo segera duduk bersama BPH Migas, Pertamina, dan DPRD untuk mengurai benang kusut regulasi tanpa mengabaikan nasib masyarakat.
”Kami tidak minta aturan dilanggar, tapi pemerintah daerah harus memperjuangkan kondisi riil warga ke pemerintah pusat. Jangan tunggu media nasional turun tangan baru semua berlomba tampil sok pahlawan,” serunya.
Kondisi ini, lanjut Budi, menjadi ujian nyata bagi komitmen Pemkab Kubu Raya. “Hampir satu tahun mati suri itu sudah terlalu lama. Sekarang publik menunggu tindakan nyata Bupati, bukan sekadar janji dan statement di media,” pungkasnya.(Verry)
