oleh

Dua Oknum Aparatur Kampung di Tiyuh Bujung Sari Marga Diduga Menggelapkan DD Tahun 2020

Oknum Kepala Kampung Tiyuh Bujung Sari Marga

Tulang Bawang, Lampung – Beritainvestigasi.com. Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang sebahagian memuat aturan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dalam mengelolah Desa, diharapkan agar pembangunan di desa dapat lebih baik untuk kepentingan masyarakat desa.

Untuk itulah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa Tertinggal (Kemendes) melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di tingkat Kabupaten diharapkan dapat memonitor, mengawasi, kinerja Aparatur desa di wilayahnya masing-masing. Apalagi dengan besarnya Anggaran Dana Desa (ADD) yang digelontorkan tiap tahun ke desa melalui Kepala Desa, sarat dengan penyimpangan.

Sudah banyak contoh Kepala Desa atau Kepala Kampung terseret pada kasus korupsi dana desa. Besaran anggaran senilai Rp. 1 miliar, bahkan lebih di tiap-tiap desa, terkadang menggiurkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi oknum aparatur desa.

Namun, walaupun telah banyak oknum Kepala Desa yang tersangkut tindak pidana korupsi, masih ada saja oknum-oknum Kepala Desa yang “bermain-main” dengan dana.

Padahal, dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 tahun 2002, korupsi diharapkan bisa ditekan. Namun masih saja ada kasus-kasus yang muncul dengan ruang lingkup yang besar pada tatanan dan pengelolaan keuangan negara.

Salah satu contoh, di Tiyuh Bujung Sari Marga, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang.

Kepala Kampung dan Bendahara di wilayah tersebut diduga melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan hasil temuan dan data yang dimiliki, Kepala Kampung Tiyuh Bujung Sari Marga, Gunawan dan Bendahara, Fernando, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan beberapa item kegiatan Dana Desa tahun 2020.

Informasi yang didapat, pada tahun 2020 Oknum Kepala Kampung dan Bendahara Kampung telah mendapatkan dana desa dan telah ditarik seluruhnya oleh Bendahara desa dari Rekening Kas Desa (RKS).

Akan tetapi, dalam prakteknya dana tahun 2020 yang telah ditarik tersebut, tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Adapun item-item yang tidak dilaksanakan kegiatannya, sementara dana desa telah ditarik dari Rekening Kas Desa, yaitu : pada tahap pertama (II) ; penyediaan operasional Pemdes Rp.107.793.750, kemudian pembinaan PKK sebesar Rp. 15.000.000.

Lalu pada tahap III yaitu ;
Penanggulangan Bencana sebeaar Rp. 50.047.000,-, kemudian
Keadaan Mendesak sebesar Rp. 168.300.000,- kemudian Penyediaan Operasional Pemdes Rp. 104.535.000,-.

Dugaan kasus korupsi di Tiyuh Bujung Sari Marga tersebut mulai menuai perhatian publik.

Penggiat Anti Korupsi, Hj. Metty Herawati, S.H, mengatakan, meminimalisir angka korupsi dana desa, maka kepala daerah harus segera mengevaluasi dan memonitoring penggunaan dana desa dan ADD.

Kepala Desa diminta menggunakan dana desa maupun ADD dengan berpedoman pada prinsif transparansi dan akuntabilitas,” ujar Hj. Metty Herawati, S.H.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi berusaha mengkonfirmasi ke Kepala Kampung dan Bendahara tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed