Kayong Utara, Kalbar – Beritainvestigasi.com. Dalam rangka menciptakan kamtibmas dan terciptanya Pemilu yang damai di wilayah hukum Kabupaten Kayong Utara(KKU), Pemerintah KKU melalui Forum Pembaharuan Kebangsaan(FPK) menginisiasi Deklarasi Pemilu Damai, bertempat di Diva Cafe Jalan Bhayangkara, Kamis(07/09/2023).
Deklarasi yang digagas FPK itu bekerjasama dengan Bawaslu KKU dan Kepolisian Resort Kayong Utara.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kesbangpol KKU, Ketua FPK KKU, Ketua Bawaslu KKU, Kepala BKPSDM KKU, Kasat Pol PP, Kasat Intelkam Polres Kayong Utara, Kepala Koordinator Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah KKU, Dewan Pembina dan Pengurus FPK KKU dan Perwakilan Organisasi Masyarakat yang ada di KKU, serta sejumlah tamu undangan dari jajaran Forkopimda.
Kepala Kesbangpol KKU, Masyuliandi dalam sambutannya menyampaikan peran serta FPK diharapkan dalam penanganan konflik mampu mengatasi permasalahan pada tahapan konflik, baik sebelum hingga setelah pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang damai, maju dan modern serta anti radikalisme adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa,” papar Masyuliandi.
Ia juga mengingatkan agar tidak boleh lengah, agar persatuan Indonesia tetap terjaga mesti adanya upaya pembinaaan yang terus menerus.
“Oleh karena itu, kita semua harus memiliki persepsi yang sama bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dibina,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Masyuliandi mengajak semua elemen bangsa untuk terus menjalin tali persaudaraan dan menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dikesempatan sama, Koordinator Wilayah BIN KKU, Dharma Yuda mengatakan dengan adanya FPK ini dapat dijadikan sebagai influencer yaitu memberikan pengaruh positif kepada masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas.
“Peran komunikator juga penting dalam melakukan komunikasi hubungan kerjasama umat beragama dengan pemerintah dan kerjasama antar lintas agama serta peran stabilisator juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa kehidupan di masyarakat khususnya dalam masyarakat majemuk,” kata Yuda.
Yuda menambahkan, sebagai mediator agar dapat menjadi penghubung dalam upaya penanganan konflik sosial di masyarakat dan mencegah masuknya pengaruh negatif, seperti berita hoax, ujaran kebencian, dan provokasi.
“Dengan adanya kesinambungan antara tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini, saya sangat yakin bahwa kabupaten kita tetap kondusif. Tapi tetap menjaga masalah ini secara hirarki ke provinsi dan pusat,” imbuhnya.
Kasat Intelkam Polres Kayong Utara, IPDA Darmoyo yang juga berkesempatan sebagai pembicara berharap dengan adanya Forum Pembauran Kebangsaan ini dapat menciptakan pemilu damai di Kayong Utara.
“Kami harapkan juga semua elemen masyarakat turut serta berpartisipasi aktif supaya terciptanya pemilu damai di Kayong Utara,” harapnya.
Kasat memastikan bahwa Polres Kayong Utara bersinergi melakukan pengamanan dan pengawalan mulai awal hingga selesai rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemilu 2024 dan menjaga proses sehingga berjalan aman dan lancar.
“Kami juga akan melaksanakan operasi matabrata untuk pelaksanaan pengamanan pemilu tahun 2024. Kami mengajak Bawaslu bersama-sama dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mencegah polarisasi isu hoax dan sara dalam pemilu 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM KKU, Jumadi Gading menyampaikan bahwa pihaknya memberikan ruang kepada masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis yang berbeda untuk bertemu, berinteraksi dan berbagi pengalaman tentang isu-isu kebangsaan.
“Yang tidak kalah penting dialog-dialog kebangsaan sering kita lakukan dan silaturahmi yang paling penting sehingga ada informasi terbaru dan kita lakukan sharing dan kita bahas bersama,” ungkapnya.
Tak kalah penting, dikatakan Jumadi juga membantu mengatasi stereotip dan mempromosikan penghargaan perbedaan yang ada serta mengelola perubahan ini dengan baik dan membangun hubungan yang erat diantara masyarakat yang berbeda.
“Kemudian salah satu langkah yang signifikan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran,” tutup Jumadi yang juga berperan sebagai Ketua FPK.
