Kutai Kartanegara, Kaltim- Beritainvestigasi.com Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar di Samarinda pada Selasa (21/4/2026) berlangsung memanas. Ribuan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur terlibat dalam aksi yang diwarnai ketegangan setelah sebagian demonstran dilaporkan menembus barikade kawat duri yang dipasang aparat keamanan.
Situasi semakin memuncak ketika massa melakukan aksi bakar ban di sejumlah titik sekitar lokasi unjuk rasa. Asap hitam membumbung tinggi, menambah tegang suasana di tengah penjagaan ketat aparat yang berupaya mengendalikan jalannya aksi.
Aksi ini menjadi sorotan nasional setelah massa menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Masud, yang dinilai mengeluarkan kebijakan anggaran kontroversial. Massa mempersoalkan pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Aliansi yang terdiri dari 56 organisasi masyarakat itu menilai total anggaran Rp33,5 miliar tidak mencerminkan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Tuntutan pertama adalah audit kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim. Kami mendesak agar seluruh pengadaan kontroversial diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh,” demikian pernyataan resmi Aliansi.
Selain audit anggaran, massa juga mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada DPRD Kalimantan Timur. Massa menuntut lembaga tersebut menjaga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Kekhawatiran publik mencuat terkait potensi konflik kepentingan, mengingat Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, diketahui memiliki hubungan keluarga dengan gubernur. Hal ini dinilai berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pengawasan kebijakan pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi aksi masih dalam pengamanan ketat aparat, sementara publik menanti respons resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas tuntutan yang disuarakan massa. (Red)
