Isu sensitif ini meledak di jagat maya setelah akun TikTok @safari.ari2 mengunggah sebuah video berdurasi singkat namun sarat bukti. Dalam visual yang viral tersebut, tampak dua unit mobil pickup bersandar tanpa beban di lokasi APMS, satu unit di samping mesin dispenser bernopol KB 8540 G sedang melakukan pengisian. Satu unit pickup ber nopol KB 1034 G terlihat sudah sarat muatan, dipenuhi drum-drum yang diduga berisi ratusan liter BBM subsidi.
Jeritan dari Balik Ombak: “Kami Hanya Butuh Satu Jerigen…”
Bagi para nelayan lokal, video tersebut bak tamparan keras. Untuk sekadar turun ke laut mencari sesuap nasi, mereka harus berhadapan dengan tembok penolakan. Membeli satu jerigen kecil saja dipersulit, bahkan kerap ditolak.
“Kenapa mereka yang pakai drum-drum besar bisa bebas begitu? Sedangkan kami, yang hanya membeli satu ken (jerigen) untuk kebutuhan melaut, tidak dilayani sama sekali,” keluh seorang nelayan setempat dengan nada pasrah bercampur amarah. Selasa (1/7).
Pertanyaan sederhana itu kini menggantung di udara, menjadi cermin retaknya keadilan sosial di Kabupaten Ketapang. Subsidi negara yang seharusnya memicu mesin perahu nelayan, diduga kuat beralih fungsi demi mempertebal pundi-pundi bisnis pihak tertentu.
Dugaan Pembiaran dan Bungkamnya Otoritas
Hal yang paling menyakitkan bagi warga bukanlah sekadar keserakahan oknum pengusaha, melainkan dugaan pembiaran yang kasat mata. Mengapa aktivitas ilegal di siang bolong ini bisa melenggang bebas tanpa tersentuh?
Desas-desus di tengah masyarakat menyebutkan bahwa APMS Sukabangun+ Dalam adalah milik salah satu figur kuat di !Kabupaten Ketapan, seorang tokoh dengan gurita jaringan dan pengaruh politik yang masif. Pengaruh inilah yang diduga membuat pihak Pertamina maupun Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Ketapang, memilih bungkam dan menutup mata. Hukum lagi-lagi dituding tumpul ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi, klarifikasi, maupun tindakan nyata dari pihak APMS Sukabangun Dalam maupun aparat penegak hukum setempat terkait keresahan warga ini.(Vr)
Sumber: Titok @safari.ari2
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak terkait, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
