Oleh : Sumiarto, Ketua Umum Perjuangan Kedaulatan Rakyat untuk Bangsa Indonesia (Perkasa Imdonesia).
Jakarta – Beritainvestigasi.com. Belakangan ini, ada narasi menarik, kalau tidak mau disebut menggelikan yang ditiupkan oleh sebagian kalangan di sekitar lingkar kekuasaan. Mereka mulai melabeli situasi politik di era Presiden Prabowo hari ini dengan istilah mentereng dari masa lalu: “Revolusi sudah dimulai dari Istana.” Bahkan, dengan percaya diri menarik narasi ini ke belakang, menyamakannya dengan doktrin Manipol USDEK era Bung Karno.
Mendengarnya, kita mungkin perlu menarik napas dalam-dalam.
Mengaitkan gerak politik hari ini dengan Manipol USDEK bukan cuma melompat jauh secara logika, tapi sudah jatuh pada penyakit anakronisme alias maksa mencocokkan sejarah yang jelas-jelas tidak ada mirip-miripnya. Mari kita bedah secara santai, tapi objektif.
Gagal Paham Dialektika dan Sejarah
Dalam ilmu logika dan sejarah, sebuah fenomena itu lahir dari rahim zamannya masing-masing. Menyamakan era sekarang dengan era Demokrasi Terpimpin Bung Karno menunjukkan bahwa para pembuat narasi ini malas berpikir secara dialektis dan historis.
Jika kita tengok garis waktunya, era Manipol USDEK ditandai oleh kebijakan radikal negara yang secara konkret mencerminkan sikap anti-imperialisme, sesuatu yang sama sekali tidak kita temukan hari ini, Ekonomi Berdikari yang agresif untuk mengikis cengkeraman modal asing, negara melakukan nasionalisasi massal. Mulai dari mengubah De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (1951), mengambil alih sekitar 700 perusahaan Belanda pasca-kebuntuan Irian Barat (1957–1958), hingga menyita aset-aset Inggris dan kilang minyak AS seperti Caltex saat masa Konfrontasi (1963–1965).
Diplomasi Luar Negeri yang Radikal, Indonesia memimpin konsolidasi kekuatan dunia ketiga untuk memutus ketergantungan pada Blok Barat (Nekolim) melalui penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung dan pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) 1961.
Sekarang, mari lihat realitas hari ini. Di mana letak kesamaannya?
Era Presiden Prabowo saat ini berjalan di atas rel kapitalisme global, hilirisasi yang sangat ramah terhadap investasi asing, serta konsolidasi politik lewat koalisi besar pasca pemilu yang sangat pragmatis. Kebijakan seperti reformasi birokrasi, penegakan hukum, atau program kesejahteraan sosial jelas bagus, tapi itu namanya reformasi struktural atau efisiensi teknokratis.
Menyebutnya sebagai “revolusi” di tengah struktur ekonomi yang tetap akomodatif terhadap modal global jelas merupakan hiperbola yang berlebihan.
Kooptasi Kekuasaan dan Kosmetik “Soekarnois”
Lalu, kenapa narasi ahistoris ini tetap diproduksi? Jawabannya sederhana: Kooptasi kekuasaan yang berujung pada hilangnya daya kritis.
Banyak pihak yang tanpa sadar telah berubah fungsi dari analis menjadi tukang poles citra (image branding). Ketika mereka kehilangan pisau analisis yang objektif, cara termudah untuk melegitimasi kekuasaan adalah dengan meminjam “jimat” masa lalu. Nama besar Soekarno dan jargon-jargon revolusioner dikomodifikasi, dikemas ulang, lalu dijual ke publik demi meraih simpati dan sentimen emosional dari para pengikut Soekarno serta kaum nasionalis.
“Revolusi dari Istana” yang digembar-gemborkan itu akhirnya cuma menjadi pseudo-revolusi alias revolusi semu. Jargonnya nyaring di media, tetapi substansi strukturnya tetap mempertahankan status quo.
Kembali pada integritas berpikir
sudah saatnya kita menjaga jarak kritis dari kabut glorifikasi semacam ini. Berpolitiklah dengan jujur pada realitas zaman, tanpa perlu memalsukan masa lalu demi memoles citra hari ini. Jangan sampai, karena terlalu asyik menjadi tukang poles, kita kehilangan kemerdekaan berpikir sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana pesan Sang Guru Bangsa, HOS Cokroaminoto.
Berhentilah mendewakan jargon. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak butuh dipoles dengan romansa sejarah; rakyat hanya butuh bukti nyata bahwa apa yg diucapkan di atas panggung kekuasaan, mewujud dalam kenyataan.
