Klarifikasi Wakil MUI Kepri Terkait Tausiah Penutupan Masjid

Tanjungpinang – Beritainvestigasi.com. satu hari menjelang Romadhan Ulama, jamaah masjid ramai-ramai datangi MUI KEPRI jalan pemuda Kota Tanjungpinang. Diruang Majelis Ulama Islam Kepri melalui perwakilan Ketua Pemuda Pancasila Kepri, DKM dan beberapa Ulama bertemu langsung dengan Wakil Ketua MUI Kepri K.H Bambang Maryono. Kamis (23/04/2020)

Perwakilan yang masuk kedalam ruangan MUI Kepri langsung menyampaikan beberapa point penting terkait pelaksanaan pribadatan khususnya dalam menyambut bulan suci Romadhan.

Banjir Simarmata mengatakan saya menerima laporan dari masyarakat termasuk dari Anggota Pemuda Pancasila diseluruh Kepulauan Riau yang saat ini sedang bergerak membantu masyarakat dalam penanganan Covid19 tentang kondisi terkini akan adanya penutupan masjid termasuk di pulau-pulau yang dianggap tidak ada masalah untuk dibuka.

Banjir meminta kepada MUI Kepri untuk tidak mengusik dan mendukung masjid-masjid yang masih terbuka karna itu masing-masing kebijakan dari Jamaah Masjid, yang tidak mau kita juga tidak memaksa atau meminta untuk dibuka dan kami meminta tidak melibatkan Aparat, karna menurutnya aparat mereka justru bertugas menjaga jamaah dalam menjalankan ibadah nyaman dan damai.

Sementara itu Bambang Maryono menyambut baik kehadiran perwakilan Jamaah. Bambang mengatakan terkait buka tutup masjid MUI biasanya bicara tiga hal pertama masalah strategis Kebangsaan, kedua masala fiqih-fiqih baru dan bicara perundang-undangan selain itu MUI punya tanggungjawab besar pertama terkait masalah agama agar kepentingan agama dan negara tetap sejalan atau tidak bertolak belakang, Kedua tanggungjawab keumatan dan terakhir tanggungjawab berbangsa dan bernegara.

Menyikapi masalah buka tutup masjid Bambang mengatakan kita merujuk pada Fatwa Ulama Pusat, Bambang mengatakan “sebenarnya Fatwa MUI itu sudah jelas bahwa untuk yang tidak terkena Corona dan wilayahnya pesebaran Coronanya tinggi dia boleh, dia boleh bahasanya, boleh bukan disuruh itu bahasa yang harus dipahami kawan-kawan diluar, jadi boleh meninggalkan solat Jum’at dengan mengganti solat Zuhur, jadi bahasanya bukan harus” berikutnya “bagi orang yang belum kena Corona tapi berada dalam wilayah yang rendah penyebarannya Zona Hijau maka ia tetap wajib Jum’at”. Bambang melanjutkan terkait Zona merah, hijau dan kuning itu bukan Ranah MUI itu berada pada Pemerintah Daerah dinas kesehatan.
“Dan kita di MUI tidak diinterpensi pemerintah begitu juga MUI tidak bisa menginterpensi pemerintah. Kita MUI Sifatnya tausiah saja orang mau ikutin boleh tidak maupun tidak apa-apa karna kita eksekutif bukan legislatif juga bukan” oleh karna itu kita MUI pertimbangannya adalah pemerintah.

Sementara itu atas pertemuan tersebut dengan adanya tausiah 1 dan ke 2 oleh MUI Kepri ada beberapa klarifikasi atas anggapan MUI yang mengatakan beberapa wilayah Kepri tidak aman bahkan anggapan sudah zona merah seperti Batam, Tanjungpinang & Karimun dan menyusul Kabupaten Bintan, maka telah diberikan klarifikasi Dr. Suryadi MH bahwa Pemerintah Daerah terkhusus Kota Tanjungpinang secara resmi belum ada mengeluarkan secara resmi atas kajian epidemologi tentang Kondisi Kepri sebagai Zona Merah, kalaupun ada itu baru statmen pribadi-pribadi.

Suryadi menambahkan kalaupun nantinya ada sebagai awal salah satu alat ukurnya adalah keluarnya Izin PSBB sebagai buktinyata bahwa kajian epidemologinya rawan, namun nyatanya PSBB ditolak itu berarti daerah tidak berada pada posisi tersebut. Suryadi juga menegaskan terkait adanya penutupan masjid jangan Fatwa MUI seperti diplintir karna Fatwa MUI itu sangat jelas berlakunya, bahwa ketika pemerintah menyatakan secara
resmi zona merah, persebaran Covid19 tidak terkendali baru Fatwa MUI itu berlaku.

Selain itu dalam kesempatan tersebut terkait adanya pemanggilan dari Aparat Kepolisian atas laporan dari Bambang Maryono selaku MUI Kepri untuk melakukan pemanggilan beberapa Imam atau pengurus masjid, RW, di Kota Tanjungpinang yang masih menjalankan sholat lima waktu dan jumatan,Pak Bambang menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dalam melakukan sikap tersebut dan tidak akan mengulangi lagi. Bambang juga mengatakan kita tidak melarang sholat 5 waktu, pada saat itu fokus kepada sholat Jumat karena ramai, tapi kalau seandainya sesuai protokoler covid-19 itu bisa menjaga maka tidak apa apa dan silahkan. ” Sementara itu perwakilan Jamaah Masjid menilai upaya pelaporan itu justru nantinya yang buruk MUI , kami tidak mau itu terjadi sehingga terjadi benturan di masyarakat pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir Banjir Simarmata telah mengintruksikan kepada seluruh anggota PP di setiap Kabupaten/Kota di provinsi Kepri untuk menjaga Masjid dan musholla yang tetap menyelenggarakan shalat berjamaah agar jamaah yang beribadah bisa lebih nyaman.

Setelah pertemuan tersebut selesai, puluhan rombongan melanjutkan mendatangi Pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan aspirasi masyarakat tersebut.

Sumber dan Foto : Ndm

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

mulai berbenah tahun 2016 hingga sekarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *