Lalai Utamakan Keselamatan Kerja , 2 Meninggal 1 Kritis Di PT. Bintan Alumina Indonesia ( PT.BAI )

Bintan – Beritainvestigasi.com. Akibat kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, 2 orang Pekerja akhirnya meninggal dunia, dan 1 orang kritis. Kejadian kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 11.45 wib, Hari Sabtu 28/12/19, dilokasi area PT. BAI Galang batang.

Penyebab dari kecelakaan ini berdasarkan informasi yang didapat diduga berawal dari amblasnya crane tower, Dari informasi yang didapat juga para Pekerja ini tidak memiliki BPJS, baik itu BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja, maupun BPJS JHT. Kalau memang ini benar apa yang disampaikan berarti jelas PT. BAI telah melanggar Peraturan perundang undangan tentang ketenagakerjaan, yang sangat jelas sehingga berkemungkinan PT. BAI akan di kenakan sanksi.

Mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”). Dengan UU BPJS ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Pada dasarnya, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Pemberi kerja/perusahaan secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk didaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan.
Persyaratan dan tata cara kepesertaan dalam program jaminan sosial ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP 84/2013”). Dalam PP 84/2013 antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri atas:
a. Jaminan berupa uang yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua.
b. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administration berupa:
a. teguran tertulis; -> dilakukan oleh BPJS.
b. denda; dan/atau -> dilakukan oleh BPJS.
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. -> dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi: perizinan terkait usaha; izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; izin memperkerjakan tenaga kerja asing; izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Atas kejadian kecelakaan tersebut PT. BAI (Perusahaan terkait) seharusnya memberikan pelayanan yang sebaik baiknya terhadap para Korban kecelakaan, tetapi malah sebaliknya, setelah kejadian kecelakaan itu pihak perusahaan seakan akan cuek, apakah dikarenakan bos pimpinan perusahaan terkait dipimpin oleh orang asing (Tiongkok), dan sudah sejauh manakah Pengawasan Pemerintah dalam hal ini ?

( Aldi/Red )

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

mulai berbenah tahun 2016 hingga sekarang.

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *