Jakarta – Beritainvestigasi.com. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyebut banyak Kepala Desa yang menyalah-gunakan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk keperluan di luar kebutuhan/pelayanan desanya.
Tito mengatakan, hampir setiap minggu dirinya mengeluarkan surat permintaan agar Dirjen Staf Pemdes menjadi Saksi Ahli dalam kasus penyalahgunaan dana desa dari Kepolisian.
Tito memberi sambutan dalam acara Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi tahun 2023 yang diselenggarakan Dirjen Pembinaan Desa Kemendagri di Discovery Hotel Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023) lalu.
“Belum lagi laporan lain tentang perilaku Oknum Kepala Desa dan Lurah. Ini menjadi bahan koreksi kita semua,” ujar Tito dihadapan ribuan peserta Aparat Desa dan Kelurahan dari seluruh Indonesia yang hadir.
Tito menuturkan, seorang Bupati pernah bercerita kepadanya terkait kelakuan Kepala Desa yang gemar mendatangi tempat karaoke.
“Ada lagi satu cerita, Saya benar ini nggak bohong, ada Bupati pernah curhat ke saya. Pak Mendagri, tolonglah dibantu supaya ada pembinaan untuk teman-teman Kepala Desa, agar paham tanggung-jawabnya. Jangan dipakai anggaran desa itu seperti uang sendiri,” terang Tito.
Tito juga menyebutkan bahwa, banyak Kepala Desa yang menggunakan dana desa untuk karaoke. Mendagri Tito mendengar curhat dari seorang Bupati yang mengeluh terkait utang Oknum Kepala Desa di tempat karaoke.
Tito menjelaskan, Bupati tersebut bercerita sejumlah Kepala Desa langsung ke tempat karaoke begitu menerima Dana Desa (DD)
“sering ke tempat karaoke, ninggalin utang. Jadinya yang datang ke Kantor Bupati itu Mami Karaoke itu, nagih utang. Minta anggaran desa untuk membayar utang ke karaoke, dipotong Bupati untuk bayar utang. Karena Kepala Desa dicari nggak ketemu, jadi yang berkembang bukan desanya, tapi nambah banyak karaokenya,” beber Tito.
Tapi, menurut Tito bahwa, tidak semua Kepala Desa suka karaoke dan meninggalkan utang. Menurutnya, masih banyak juga Kepala Desa dan Lurah yang baik, berintegritas, serta dapat menjadi teladan bagi Warga Masyarakatnya. Mendagri Tito hanya memberikan satu contoh kasus agar tidak ditiru oleh Kades lainnya.
