
Pematangsiantar, Sumatera Utara- Beritainvestigasi.com Penggalangan dana yang disebut sebagai “sumbangan sukarela” di SMA Negeri 2 Pematangsiantar kembali menuai sorotan. Sejumlah wali murid mempertanyakan mekanisme pengumpulan dana, terutama karena formulir sumbangan disampaikan melalui siswa dan memuat kolom nominal yang harus diisi.
Meski disebut bersifat sukarela, pola tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tekanan psikologis maupun sosial bagi orangtua. Kekhawatiran itu muncul karena formulir disampaikan melalui anak yang bersekolah di SMAN 2 Pematangsiantar.
“Saya tidak nyaman. Anak seperti dilibatkan menagih. Walaupun disebut sukarela, kami khawatir anak diperlakukan berbeda. Akhirnya saya isi Rp50 ribu,” ujar Rahmaty (40), salah seorang wali murid. Rabu (19/8/2026)
Menurut sejumlah orangtua, persoalan tersebut bukan semata mengenai besaran nominal sumbangan. Mereka juga mempertanyakan dasar penggalangan dana, tujuan penggunaannya, mekanisme pengelolaan, serta bentuk pertanggungjawaban apabila dana yang dihimpun mencapai jumlah yang besar.
Wali murid lainnya, NK (46), menilai mekanisme tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan bahwa siswa menjadi perantara dalam proses pengumpulan dana dari orangtua.
“Seharusnya kami sebagai orangtua dipanggil dan diadakan rapat bersama mengenai hal ini. Jangan menjadikan anak sebagai perantara penagihan. Itu tidak etis,” tegasnya.
NK mengatakan sekolah semestinya menjadi lingkungan yang mengedepankan nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab. Karena itu, menurut dia, setiap kebijakan yang berkaitan dengan dana dari orangtua seharusnya disampaikan secara transparan dan tidak menimbulkan kesan sebagai kewajiban.
Kepala Sekolah SMAN 2 Pematangsiantar, Rosmely Damanik saat dikonfirmasi
Melalui pesan WhatsApp menegaskan bahwa sumbangan yang diberikan orangtua bersifat sukarela.
“Berapapun pemberian dari orang tua, diterima dengan ikhlas. Tolong sampaikan ke orang tua yang melapor ke bapak ini sifatnya sukarela,” ujar Rosmely, Rabu (19/8/2026).
Namun, jawaban tersebut dinilai sejumlah wali murid belum menjawab seluruh persoalan yang mereka pertanyakan.
Mereka masih meminta penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang menetapkan mekanisme pengumpulan sumbangan, apa dasar dan tujuan penghimpunan dana, bagaimana dana tersebut dikelola, serta kepada siapa dan dalam bentuk apa pertanggungjawaban keuangan disampaikan.
Atas persoalan tersebut, sejumlah wali murid meminta Cabang Dinas Pendidikan SUMUT melakukan klarifikasi dan memastikan mekanisme penggalangan serta pengelolaan dana yang berkaitan dengan komite sekolah berjalan sesuai ketentuan.
Mereka berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada pernyataan bahwa sumbangan bersifat sukarela, tetapi juga disertai keterbukaan mengenai proses penghimpunan dan penggunaan dana.
Sekolah diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan yang melibatkan dana orangtua dilaksanakan secara terbuka serta tidak menempatkan siswa dalam posisi yang berpotensi menimbulkan tekanan. (Red)








