Dishub Klaim Semua Juru Parkir Tercover BPJS, Immanuel Lingga Minta Bukti

Immanuel (kiri) dan Kadis Perhubungan Daniel Siregar. ist

Pematangsiantar, Beritainvestigasi.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Immanuel Lingga, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) membuka data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seluruh juru parkir sebagai bentuk pembuktian atas klaim bahwa petugas parkir telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Desakan itu disampaikan Immanuel dalam rapat kerja Komisi III DPRD bersama Dishub Kota Pematangsiantar saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (19/11/2026).

Ia meminta Dishub menyerahkan data terperinci berupa nama juru parkir, kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta lokasi atau titik parkir tempat masing-masing petugas bertugas.

Permintaan tersebut muncul setelah Immanuel dan anggota Komisi III lainnya menemukan masih banyak juru parkir yang belum memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

Menanggapi temuan itu, Kepala Dishub Pematangsiantar Daniel Siregar membantah masih ada juru parkir yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan, seluruh juru parkir yang telah mengantongi surat perintah tugas (SPT) sudah mendapatkan perlindungan tersebut.

Namun, ketika diminta menunjukkan dokumen pendukung untuk membuktikan pernyataannya, Daniel belum dapat menyerahkan data yang diminta. Ia menyebut dokumen tersebut tidak berada di tangannya saat rapat berlangsung.

Belum adanya data yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi perbedaan keterangan antara hasil sidak DPRD dan penjelasan Dishub membuat Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar, Cindira, memutuskan menskors rapat.

Pembahasan dijadwalkan kembali berlangsung pada Jumat (20/11/2026), dengan agenda melanjutkan pembahasan persoalan tersebut.

Selain persoalan perlindungan juru parkir, rapat kerja itu juga mengungkap rendahnya capaian retribusi parkir yang menjadi salah satu sumber PAD Kota Pematangsiantar.

Dishub mengakui pesimistis mampu memenuhi target penerimaan retribusi parkir sebesar Rp18 miliar pada 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan baru mencapai 38 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD.

Daniel menjelaskan, target Rp18 miliar tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Meski demikian, jumlah petugas parkir aktif saat ini dinilai belum memadai untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Dishub juga mencatat tunggakan retribusi parkir hingga Oktober 2026 mencapai Rp766 juta.

Saat ini, terdapat 306 titik parkir yang terdiri atas 235 titik parkir siang dan 71 titik parkir malam. Namun, hanya 203 titik yang telah memiliki SPT.

Menurut Daniel, belum seluruh titik parkir memiliki petugas karena tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menjadi juru parkir. (*)


Catatan : Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dengan menggunakan Hak Jawab sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *