Kepala Desa Hilir Kantor, Yohanes, S.Pdk, M.Sos, dalam sambutannya menjelaskan, KPM BLTDD yang ditetapkan sudah mencapai 40 persen dari total alokasi Dana Desa yang diterima. Musyawarah untuk memenuhi alokasi tersebut berjalan lancar dan aman.
“Kami mengundang seluruh Perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua LPMD, Ketua RT, Ketua PKK, dan perwakilan Tokoh Masyarakat, untuk hadir dalam Musdes dan Musdesus bersama untuk membahas dana desa dan tidak ada yang kita sembunyikan. Berapa Dana Desa (DD) dan APBD dan pembagian pajak daerah, itu semua kita sampaikan kepada masyarakat dan kegunaan semua dana tersebut kita sampaikan.
“Kami pemerintah desa akan selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat ,semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat kita di Desa Hilir Kantor ini,” ujar Yohanes.
Musyawarah juga dihadiri oleh Pendamping Desa Hartono, Bhabinkamtibmas Desa Hilir Kantor, Kapolsek Ngabang Aipda Ya’hendri, S.I.P, Babinsa desa Hilir Kantor, Koramil Ngabang Koptu D.E. SimanjuntakI
Bhabinkamtibmas Desa Hilir Kantor, mendukung kebijakan Kepala Desa Hilir Kantor dalam membangun desa mandiri, pembinaan dan pengawasan selalu ia lakukan, ia juga berharap Desa Hilir Kantor lebih maju kedepannya.
Di tempat yang sama, Babinsa Koramil Ngabang, Koptu D.E.Simanjuntak mengapresiasi kegiatan Musdes dan Musdesus yang dilakukan oleh Kepala Desa Hilir Kantor, ini merupakan sifat keterbukaan informasi publik dalam mengelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
“Kita sangat mengapresiasi kebijakan Kepala Desa yang telah menambah KPM BLT-DD yang dulu 100 KPM, sekarang dengan hasil musyawarah dan mufakat pada hari ini menjadi 117 KPM BLT-DD, ini sudah luar biasa, kebijakan untuk mencapai 40%. Kita dari Babinsa Koramil Ngabang selalu mendukung program-program yang baik, yang telah dilakukan oleh Kepala Desa ini, semoga kedepannya lebih maju dan menjadi contoh untuk desa-desa yang lainnya,” ucap Simanjuntak.
Pendamping Desa, Hartono, mengatakan, sebagai pendamping Ia akan selalu melakukan pendampingan yang baik dalam mengelola keuangan desa yang baik, supaya keuangan desa dapat digunakan dengan jelas dan tepat sasaran dalam membangun desa mandiri.
“Dengan apa yang sudah di musyawarahkan hari ini, semua perangkat desa dan tokoh masyarakat dan telah mendapatkan kesepakatan bersama. Pertama penambahan KPM BLT-DD yang 100 menjadi 117 KPM itu sudah disepakati bersama. Jadi semua anggaran desa sudah kita bahas bersama masyarakat, karena keterbukaan informasi kepada masyarakat sudah kita lakukan, sebagai pendamping,kami selalu berharap dimana desa yang kita dampingi, kedepannya akan lebih baik maju dan mandiri, itu harapan kita,” tutup Hartono. (Sgt/Vr
Editor : Wesly (Asesor Sertifikasi Kompetensi Wartawan/SKW).
