Hukum Kasus Napak Tilas Ketapang Masih Diselidiki, Kejati Kalbar Belum Tetapkan Tersangka Kalimantan Barat, Pontianak|Januari 31, 2026oleh Redaksi Kalbar Pontianak, Kalbar – Beritainvestigasi.com (Sabtu 31 Januari 2026) Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran
Hukum Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pengurus Koperasi Pelang Sejahtera Berpotensi Pidana Kalimantan Barat, Ketapang|Januari 30, 2026oleh Redaksi Kalbar Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com. 30 Januari 2026 Pengurus Koperasi Pelang Sejahtera yang
Hukum Kejati Kalbar Limpahkan Tersangka Korupsi Dana Hibah GKE Petra Rp3 Miliar ke JPU Kalimantan Barat, Ketapang|Januari 29, 2026oleh Redaksi Kalbar Pontianak, Kalbar- Beritainvestigasi.com. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melaksanakan Tahap II
Hukum Putusan Hukum Diabaikan, Warga Pilang Laporkan Plt Kadis Kominfo Kota Probolinggo ke Kejati Jatim Jawa Timur, Surabaya|Januari 29, 2026oleh Redaksi Kalbar Surabaya, Jawa Timur- Beritainvestigasi.com (Kamis 29 Januari 2026) Warga Kelurahan Pilang, Kecamatan
Hukum Dugaan Penggelapan Jabatan di Koperasi Pelang Sejahtera Masuk Penyelidikan Polres Ketapang Kalimantan Barat, Ketapang|Januari 27, 2026Januari 27, 2026oleh Redaksi Kalbar Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com. Selasa 27 Januari 2026 Kepolisian Resor (Polres) Ketapang
Hukum Langgar Prinsip Koperasi, Pengurus Pelang Sejahtera Dipolisikan Kalimantan Barat, Ketapang|Januari 26, 2026Januari 27, 2026oleh Redaksi Kalbar Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan di tubuh Koperasi
Hukum Proyek RTLH APBD 2025 Ketapang Diduga Tak Sesuai Kontrak, Tipikor Didesak Turun Tangan Kalimantan Barat, Ketapang|Januari 26, 2026oleh Redaksi Kalbar Ketapang, Kalimantan Barat – Beritainvestigasi.com. Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Hukum Putusan KI dan PTUN Diabaikan, Wibawa Negara Hukum Dipertanyakan Jakarta|Januari 21, 2026Januari 21, 2026oleh Redaksi Kalbar Jakarta- Beritainvestigasi.com Ketidakpatuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap putusan Komisi