Ketapang, Kalbar — Beritainvestigasi.com. Bupati Ketapang menyampaikan komitmen teguh untuk mengawal dan memfasilitasi seluruh aspirasi nelayan lokal. Sikap tegas tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang periode baru di Aula Pendopo Bupati Ketapang, Sabtu (8/8/2026).
Di hadapan pengurus DPC HNSI yang dilantik langsung oleh DPD HNSI Provinsi Kalimantan Barat, Bupati menegaskan bahwa HNSI tidak boleh hanya menjadi wadah administratif di atas kertas. Organisasi ini harus bergerak aktif menyerap realitas pahit yang dihadapi nelayan di lapangan.
“HNSI bukan sekadar nama. Pengurusnya wajib memahami persoalan riil nelayan. Kalau ada kendala di lapangan, sampaikan! Kita duduk bersama, petakan kewenangannya, dan cari jalan keluarnya,” ujar Bupati penuh penegasan.
Siap Kawal Perizinan Kapal dan Pasokan BBM
Menjawab keresahan para nelayan terkait rumitnya perizinan rekomendasi kapal serta fluktuasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemkab Ketapang menegaskan tidak akan tinggal diam. Meskipun terdapat pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pusat, Pemkab Ketapang berjanji hadir sebagai jembatan yang memperjuangkan nasib nelayan hingga ke tingkat pusat.
“Jika itu kewenangan kabupaten, kami eksekusi langsung. Namun jika itu ranah provinsi atau pusat, Pemkab Ketapang tidak akan lepas tangan. Kita gandeng HNSI untuk mengawal dan menyuarakan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.
Terkait pasokan energi, Bupati mengungkapkan pihaknya telah berulang kali berkoordinasi keras dengan Pertamina dan instansi teknis demi menjamin kuota BBM nelayan Ketapang aman tanpa hambatan.
Optimalisasi Potensi Kelautan untuk Warga Lokal
Bupati juga menyoroti melimpahnya potensi perikanan Ketapang yang belum memberikan dampak ekonomi maksimal bagi warga lokal. Ia mendorong pembenahan dari hulu ke hilir—mulai dari ketersediaan sarana melaut, kepastian BBM, pendaratan ikan, hingga rantai pemasaran.
“Ketapang ini kaya akan potensi ikan. Jangan sampai hasil laut kita melimpah, tapi yang menikmati nilai ekonominya justru pihak luar sementara nelayan kita hanya jadi penonton,” tambahnya.
Langkah ini selaras dengan arah visi daerah: “Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang Maju dan Mandiri.” Prinsip pembangunan berkeadilan menuntut seluruh lapisan masyarakat—termasuk warga pesisir dan nelayan—mendapatkan hak, pelayanan, serta ruang aspirasi yang setara.
Melalui pelantikan kepengurusan HNSI yang baru, Pemkab Ketapang berharap sinergi kelembagaan semakin solid demi mewujudkan ekosistem kelautan Ketapang yang sejahtera dan berdaya saing.(Verry)
