Ketapang, Kalbar– Beritainvestigasi.com. Gerah dengan pemadaman listrik massal yang tak kunjung usai, Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kabupaten Ketapang langsung “menyenggol” keras PT PLN (Persero).
Mereka menuntut kepastian mutlak terkait timeline perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketang yang bikin aktivitas warga lumpuh total.
Ketua BPM Ketapang, Heri Iskandar, menegaskan, masyarakat sudah bosan dengan template permohonan maaf dan pemberitahuan gangguan yang normatif. Warga butuh kepastian jam, bukan sekadar janji manis
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar pengumuman ‘sedang ada gangguan’. Publik butuh kepastian kapan saklar bisa menyala normal! Pelaku usaha rugi besar, emak-emak pusing bahan makanan busuk, dan pelayanan publik lumpuh. Tolong dong, profesional!” tegasnya.
Menurut pria yang akarab di sapa Otong itu, bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penyebab gangguan, langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan, serta estimasi waktu normalisasi pasokan listrik.
Tak main-main, BPM juga menuntut PLN blak-blakan soal dana kompensasi (ganti rugi) untuk pelanggan terdampak sesuai regulasi yang berlaku.
“Jangan kalau telat bayar didenda, tapi kalau mati lampu massal begini, konsumen cuma disuruh elus dada. PLN harus transparan, ” lanjutnya berapi-api.
Selain meminta keterbukaan informasi, BPM juga mendesak PLN menjelaskan mekanisme pemberian kompensasi kepada pelanggan apabila pemadaman memenuhi ketentuan yang diatur dalam regulasi pelayanan ketenagalistrikan.
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta bersabar tanpa memperoleh kepastian mengenai hak-haknya sebagai pelanggan. Apabila memang terdapat ketentuan kompensasi, PLN harus menyampaikan secara terbuka siapa yang berhak menerima, bagaimana mekanismenya, dan kapan kompensasi tersebut diberikan,” ujarnya.
Di sisi lain, BPM juga mengajak masyarakat tetap menjaga ketertiban selama proses pemulihan berlangsung, sembari berharap gangguan sistem kelistrikan dapat segera diatasi agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat kembali berjalan normal.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari PLN Ketapang maupun PLN Kalbar. (Verry)
