Gelar Aksi Damai , Kuasa Hukum PT. Putri Mahakam Lestari Tuntut Keadilan

Kuasa Hukum PT. Putri Mahakam Lestari Rapen Sinaga Saat Memimpin Aksi Damai Menuntut Hak Kliennya

Taput – BeritaInvestigasi.com. Kuasa Hukum PT Putri Mahakam Lestari, Rapen Sinaga and Partners melakukan aksi damai di lokasi proyek pembangunan dermaga penyeberangan tahap III Muara guna menuntut keadilan bagi kliennya.

Berbagai spanduk dibentangkan di pagar dan dipegangi anggota aksi, antara lain isinya yaitu proyek ini milik PT Putri Mahakam Lestari berdasarkan keputusan PTUN, kembalikan proyek PT Putri Mahakam Lestari, KPA dan PPA korup, pengerjaan proyek ini ilegal, tangkap Putu Sumarjaya dan tangkap Candra Winata.

“Aksi damai ini digelar sebab klien saya tuntut keadilan, proyek ini dimenangkan PT Putri Mahakam Lestari tapi kenapa jadi PT Umega Pratama yang mengerjakan ? Ada apa ini ? Saya desak aparat hukum untuk ungkap adanya dugaan konspirasi dan korupsi melalui persekongkolan yang dilakukan PPK dan KPA”, sebut Kuasa Hukum PT Putri Mahakam Lestari Rapen Sinaga di Muara, Taput, Rabu (29/7/2020).

Dikatakannya, akar masalah berawal dari ditetapkannya PT Putri Mahakam Lestari sebagai pemenang tender proyek pembangunan dermaga di Muara di Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dengan sumber dana APBN TA 2020.

Namum, Surat Penghunjukan Pemenang Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) tidak jua diperoleh PT Putri Mahakam Lestari. Malah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Penguna Anggaran (PPA) memberikan pekerjaan kepada PT Umega Pratama dengan nilai penawaran sebesar Rp 37 Miliar

“PT Putri Mahakam Lestari ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran Rp 32 Miliar di website LPSE dengan surat penghunjukan pemenang yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan Nomor : PM/02/PPPM/BLPPBMN/II 2020 tanggal 27 Februari. Tetapi malah yang melaksanakan proyek adalah pemenang kedua dengan nilai penawaran Rp 37 Miliar. Ini tidak adil, dan klien saya benar-benar sangat dirugikan,” ungkapnya.

Kemudian ianya juga mengatakan bahwa sudah mengajukan gugatan ke PTUN dan dinyatakan menang dengan surat putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.MDN Tanggal 14 Juli 2020. Namum tetap saja pengerjaan proyek dermaga dilanjutkan PT Umega Pratama.

“PTUN sudah mengabulkan seluruh klausul yang kami ajukan bahwa proyek dermaga Muara tahap III milik klien saya dan mewajibkan pemilik proyek mengeluarkan SPPBJ serta penundaan daftar hitam karena ada proses pemeriksaan, namun justru yang terjadi proyek ini tetap dikerjakan PT Umega Pratama,” katanya.

Untuk itu, dirinya bertekad akan melakukan segala upaya agar proyek dihentikan dan diserahkan kepada kliennya, seperti sudah melaporkan hal ini ke KPK, Bareskrim Polri, Polda Sumut dan Ombudsman. Bahkan akan mengelar aksi damai juga di Medan dan Jakarta.

“Kami bukan tidak mau membuka komunikasi ke pihak PPK dan KPA, masa kami diminta mundur dan ditawari sejumlah uang, kami jelas tidak mau. Yang kami minta hak klien saya sebagai pemenang proyek pembangunan  penyeberangan dermaga Muara yaitu PT Putri Mahakam Lestari,” ujarnya.

( Erwin )

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

mulai berbenah tahun 2016 hingga sekarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *