oleh

Hasil Rekrutmen Panwascam Tanjungpinang Dinilai Tidak Transparan , Ini Kata nya

Tanjungpinang – Beritainvestigasi.com. Proses Perekrutan Pengawas Kecamatan(Panwascam) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang dinilai tidak transparan oleh Sejumlah pelamar Calon Panwascam Se-Kota Tanjungpinang.

Hal itu disampaikan pendaftar calon Panitia Pengawas Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2020, Prengki Simanjuntak, S.ip.

“Untuk Kecamatan Bukit Bestari saya memperoleh 65 tapi tidak lolos, ada juga 56 tak lolos, sementara nilai 40 lolos,” ujar Prengki yang juga mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari ini.

Ia mengeluhkan terkait tatacara penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, apalagi pada saat tes wawancara.

Sebab, kata dia, penilaian wawancara tidak ada pertanyaan baku yang sama ke semua calon.

Prengki Simanjuntak, alumni Stisipol Raja Haji Tanjungpinang ini mengungkapkan, materi pertanyaan yang dicecar kepada petahana atau incumbent lebih banyak seputar integritas, profesionalitas, visi misi, dan hasil pengalaman selama pemilu. Selain itu, soal kepemimpinan dan komunikasi.

“Soal integritas incumbent tentu mereka sudah bisa menilai kan selama pemilu,” sebut Prengki, owner salah satu media online di Tanjungpinang ini.

Prengki yang juga mantan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Bukit Bestari 3 periode ini mengatakan, kalau berbicara integritas dan profesional, bisa dicek sejak Pemilu 2014 sampai sekarang bahwa dirinya tidak pernah diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bahkan sejak dirinya menjadi Panwaslu Kecamatan pada Pilwako Tanjungpinang 2018 dan Pemilu 2019 lalu tidak pernah ada temuan yang tidak diselesaikan. Selain itu, sebutnya, tidak ada gejolak yang signifikan selama tahapan berlangsung.

“Kalau penilaian disinyalir subjektif saya pun tak bisa cakap. Tapi kalau bicara kinerja, biarlah masyarakat yang menilai nantinya. Yang jelas karena ini hobby saya, saya akan pantau pilkada, apalagi kita di dunia jurnalis, banyak info yang kita dapat dilapangan. Jadi pengabdian itu tidak hanya didalam (penyelenggara), diluar sistem juga bisa,” katanya.

“Tapi itu tadi, biarlah Tuhan dan yang bersangkutan yang tau, karena itu keputusan mutlak di Bawaslu. Mau subyektif, mau objektif biarlah mereka yang tahu. Jika bicara penilaian integritas, yang jelas nama kita tidak pernah di DKPP, itu menurut saya salah satu tolak ukurnya. Kalau bicara adanya tanggapan atau masukan masyarakat, tentu tidak fair dong, bisa saja tendensius atau fitnah,” pungkasnya.

Diketahui, dari pendaftar sebanyak 83 orang, yang lolos ditetapkan menjadi Panwas Kecamatan yakni 12 orang. Dari 12 orang yang terpilih tercatat 5 calon incumbent. Kelima orang tersebut tersebar di empat kecamatan, kecuali Tanjungpinang Kota 2 orang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini saat dikonfirmasi membantah tudingan tersebut. Menurutnya proses rekrutmen sudah sesuai dengan prosedur yang diarahkan oleh Bawaslu RI.

“Selain nilai tertulis bobot 30%
Ada nilai wawancara bobotnya 70%, yang meliputi 5 kriteria penilaian; 1. Penguasaan materi penyelenggaraan, pengawasan, penindakan pelanggaran, 2. Integritas diri, komitmen dan motivasi, 3. Kemampuan komunikasi dan kerjasama tim, 4. Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi, 5. Pengetahuan lokal,” sebut Zaini saat dikonfirmasi melalui media Whatsapp, Kamis(19/12) sore.

Saat disinggung mengenai mengapa hasil nilai tes wawancara tidak diberitahu kepada peserta. Zaini membeberkan bahwa itu semua bagian dari arahan Bawaslu Republik Indonesia dalam melakukan proses rekrutmen Panwascam.

“Demikian juknis dr RI yg harus kami ikuti,” ucap Zaini.

( Budi )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed