
Simalungun, Beritainvestigasi.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun mengajak masyarakat untuk mengurus sertipikat tanah secara mandiri tanpa menggunakan jasa perantara. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan, pengurusan secara langsung juga membantu masyarakat memahami proses dan biaya layanan yang berlaku.
Seluruh tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
Besaran biaya pengurusan layanan pertanahan disesuaikan dengan jenis layanan yang diajukan serta ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui rincian biaya dan persyaratan layanan melalui kanal informasi resmi Kementerian ATR/BPN.
Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun juga mengingatkan bahwa dalam penetapan tarif layanan pertanahan tidak dikenal istilah “paket”. Setiap biaya harus mengacu pada ketentuan resmi, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran jasa atau pungutan yang tidak memiliki dasar yang jelas.
Melalui informasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam mengakses layanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk terus mendorong pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik percaloan. (*)








