Pekanbaru, Riau – Beritainvestigasi.com Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Provinsi Riau kembali menjadi sorotan publik.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, setidaknya, ada sebanyak 294 titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 175 titik.
Selain Rokan Hilir, titik panas juga terjadi di Rokan Hulu (69 titik), Pelalawan (13), Siak (12), Kampar (11), Kota Dumai (8), Bengkalis (4), dan 1 titik di Kepulauan Meranti, serta 1 titik lagi di Kuantan Singingi (Kuansing).
Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai elemen Masyarakat, termasuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Riau.
Ketua DPW Pemuda LIRA Riau, Daniel Saragih, S.H., meminta aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan,S.I.K.,M.H untuk bertindak tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan, baik individu maupun korporasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal tersebut.
“Kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi, juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan memperburuk krisis iklim. Asap pekat yang dihasilkan bisa memicu penyakit ISPA serta menyumbang emisi karbon ke atmosfer,” Ujar Daniel kepada Wartawan, Rabu (23/7/2025) di Pekanbaru.
Daniel juga menyerukan agar tim gabungan dari berbagai instansi segera di perkuat di lapangan guna mempercepat proses pemadaman. Menurutnya, beberapa wilayah yang terdampak menunjukkan kondisi lahan yang semakin luas terbakar, terdiri dari semak belukar hingga lahan kosong, yang hingga kini belum berhasil sepenuhnya di padamkan oleh Petugas/Tim di lapangan.
Situasi ini turut mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke lokasi Karhutla di Kecamatan Pujud dan Bangko Sempurna, Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam pernyataannya, Menteri Raja Juli menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan.
“Kami menduga kuat adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran ini, terutama untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah siap mencabut izin Perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran secara masif,” tegas Raja Juli.
Pemerintah pusat juga menginstruksikan agar seluruh unsur penegak hukum dan instansi teknis di daerah bekerja maksimal untuk menindak pelaku dan mencegah meluasnya dampak Karhutla yang sudah mengancam ekosistem lingkungan dan kesehatan Masyarakat. (H.Sihombing)
