oleh

Kehilangan Barang Penumpang Di Oceana 15 Masih Menyisakan Tanda Tanya

Tanjungpinang – Beritainvestigasi.com. Pada senin 13 januari 2020, zul (Nama Penggilan) Korban kehilangan barang di Oceana 15 akhirnya membawa masalah kehilangan barang miliknya ke pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Provinsi Kepulauan Riau)

Sebelumnya kejadian kehilangan ini telah pun di laporkan zul kepada pihak kepolisian dengan no No Pol : STPL/01/I/2020/KKP SBP tertanggal 05 Januari 2020, di Polsek Kawasan Pelabuhan SBP Jalan SM. Amin No. 01

harapannya hal ini dapat di proses tindak pencurian dan dapat si pelakunya. Namun, unsur kelalaian dan pertanggung jawaban pihak pengelola kapal yang menyebabkan kehilangan barang miliknya tetap dituntut oleh korban.

Menurut zul, jika dompetnya yang hilang atau barang yg diletakkan sembarangan didalam kapal lalu hilang maka itu memang bukan tanggungjawab pihak kapal, tetapi jika barang bawaan yang dikelola dan diperintahkan oleh ABK untuk meletakkan barang di bagasi kapal katanya mau di atur dan itu saya rasa menjadi tanggungjawab mereka.

Tetapi tidak dibarengi dengan pengaturan pengelolaan pengambilan, maka pihak kapal tidak bisa melepaskan tanggungjawab begitu saja.

” kapal antar pulau biasanya mendahulukan penumpang turun dahulu baru kemudian barang diturunkan maka dengan begitu tidak akan terjadi salah bawa atau pencurian. Tetapi jika pihak ABK hanya menyuruh kumpulkan barang di bagasi sementara membiarkan setiap penumpang mengambil barang semaunya maka hal itu tentu menyebabkan kerawanan kehilangan barang milik penumpang. Oleh sebab itu, pihak kapal tidak bisa begitu saja melepaskan tanggungjawab dengan dalih aturan bahwa kehilangan barang penumoang bukan tanggung jawab kapal.” ujarnya.

Masih menurit zul, Kasus kehilangan barang bawaan penumpang sebetulnya jarang terjadi di pelabuhan Sri bintan pura atau di pelabuhan punggur, Tetapi dengan adanya pihak-pihak penjemput yg bebas masuk kearea labuh kapal, maka hal itu tentu sangat rawan terjadi kehilangan.

Pihak BPSK segera mengagendakan pemanggilan kepada para pihak yg diharapkan adanya mediasi antara konsumen dengan pihak penyedia jasa. Namun jika mediasi yg telah disiapkan sesuai dengan aturan hukum yang ada maka pihak BPSK dapat meneruskan persoalan ini ke jalur arbitrase pengadilan penyenyelesaian persengketaan antara para pihak, hal itu dimungkinkan sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

( Wak Aman )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed