Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com. Bupati Ketapang Alexander Wilyo bergerak cepat merespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat.
Untuk memastikan penyebab persoalan tersebut sekaligus merumuskan langkah penanganan, Bupati menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU, serta instansi terkait, Senin (13/7/2026).
Langkah cepat tersebut dilakukan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang memicu keresahan masyarakat dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan, berdasarkan pengamatan awal, persoalan yang terjadi belum tentu disebabkan oleh berkurangnya pasokan Pertalite, melainkan perlu ditelusuri lebih dalam terkait distribusi dan pola penyaluran di lapangan.
“Hari ini saya bersama Wakil Bupati menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujar Alexander Wilyo kepada wartawan.
Menurutnya, rapat tersebut difokuskan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi sebenarnya, termasuk mengidentifikasi penyebab antrean kendaraan yang terus terjadi di sejumlah SPBU.
“Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya,” tegasnya.
Selain antrean panjang di SPBU, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menerima laporan mengenai melonjaknya harga Pertalite yang dijual secara eceran di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani warga yang tengah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
Bupati menegaskan, apabila dalam proses penelusuran ditemukan adanya indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum tertentu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini,” tegasnya.
Alexander Wilyo memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Seluruh unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan diminta bergerak bersama agar masyarakat kembali memperoleh akses BBM secara normal dan situasi segera terkendali.
“Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap hasil koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperlancar distribusi BBM, mengurai antrean di SPBU, serta memastikan penyaluran Pertalite tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.(Verry)
