oleh

Cerita Pilu Pekerja Tambang Dibalik Kontroversi PETI

Pekerja tambang sedang melakukan aktivitasnya, berjuang demi kebutuhan hidup yang penuh dengan resiko dan tantangan

Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com. Baru-baru ini dilakukan penertiban kegiatan PETI oleh Polda Kalbar dan jajarannya. Humas Polda Kalbar dalam Press Releasenya mengungkapkan, selama 14 hari 42 kasus berhasil diungkap Polda Kalbar.

“Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Kalbar berhasil mengamankan 62 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 52 orang asli Kalbar dan 10 orang dari luar Kalbar, dengan perannya 59 pelaku lapangan, 2 orang kepala rombong, dan 1 orang pemilik lahan,” kata Kombes Pol Donny Charles Go pada Jumat (05/11/2021).

Kemudian dalam Operasi PETI 2021 yang dilaksanakan sejak tanggal 7 Oktober sampai 20 Oktober 2021 lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 unit Excavator, 36 mesin Dongfeng, 2 unit Mesin mobil, 6 unit kompresor, 40 potong paralon serta pompa air dan lain lain termasuk BBM jenis Solar.

Dalam konferensi pers juga dihadiri oleh pihak Dinas Perindag ESDM dan Dinas LHK Provinsi Kalbar.

Dari penangkapan yang dilakukan oleh Reskrimsus Polda Kalbar terbanyak adalah di Polres Ketapang dengan 10 kasus dan 18 orang tersangka.

Kegiatan PETI mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, dimana banyak lika-liku cerita pilu dari para pekerja, sebab pada kegiatan tersebut diduga ada perlakuan diskriminasi terhadap para pekerja pada saat adanya operasi yang dilakukan oleh penegak hukum.

Di Kabupaten Ketapang terjadi aksi “Gerakan Rakyat Ketapang Lawan Kezoliman dan Ketidakadilan Hukum”dibawah bendera Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) dibawah pimpinan Isa Ansari, yang mendesak Polres Ketapang untuk menindak tegas dugaan pelanggaran dan ketidakadilan hukum yang terjadi khususnya di daerah Kabupaten Ketapang.

Dalam aksi tersebut Ketua FPRK, Isa Ansari menyampaikan 8 poin tuntutan yang di sampaikan langsung kepada Kapolres Ketapang, AKBP Yani Permana, S.I.K.

Namun lebih dari sepekan tuntutan FPRK belum juga menunjukkan ada tindaklanjutnya, sehingga hal itu menjadi pertanyaan besar dari Isa.

” Ada apa dibalik semua ini,” kata Isa melalui media ini pada Kamis (04/11/2021).

FPRK mendesak keseriusan Kapolres untuk menangkap para cukong ilegal serta mengamankan excavator berjumlah 168 unit yang telah terdata oleh pihak Polres Ketapang.

“Kami FPRK mempertanyakan tindak lanjut atas tuntutan kami kemarin, kenapa hingga hari ini tidak ada cukong-cukong PETI dan ratusan excavator yg ditangkap..??” kata Isa.

Isa juga mempertanyakan kenapa hanya rakyat kecil saja yang ditangkap, sedang para cukong bebas beraksi.

” Kami minta keadilan ditegakkan, jangan hukum tajam kebawah tapi tumpul keatas,” ucap Isa.

Kapolres Ketapang, AKBP Yani Permana, menanggapi pertanyaan yang disampaikan melalui media ini menerangkan, bahwa pihaknya serius melakukan tindakan.

“Jawaban sudah disampaikan Kabid Humas melalui Press Release. Itu bentuk keseriusan kami,” kata AKBP Yani melalui sambungan WhatsApp pada Sabtu (06/11/2021).

Yani Permana mengatakan bahkan Gubernur melalui Dinas Formal memberikan apresiasi kepada pihaknya atas penanganan masalah tersebut.

“Instansi yang membidangi masalah tambang pun memberi apresiasi kami,” terang Yani.

Dilain pihak media ini berhasil mewawancarai beberapa pekerja yang menceritakan lika-liku mereka saat terjun menjadi pekerja tambang.

” Kami ini rakyat kecil yang hanya numpang mencari makan, apalagi di masa Pandemi Covid-19 sulit mencari pekerjaan. Kami merasa bersyukur bisa bekerja untuk menghidupi anak dan istri, namun kami juga merasa was-was yang sewaktu-waktu ada razia,” ujar Udin ditemui di salah satu warung yang tidak jauh dari lokasi tambang pada Selasa (09/11/2021).

” Jika kami harus distop bekerja di tambang sini, tolong pemerintah carikan kami solusi, kami harus kemana, kami sadar kalo pekerjaan kami mungkin dinilai ilegal, tapi kami butuh makan, butuh biaya hidup. Orang kecil seperti kami ini tidaklah berdaya tolong pikirkan nasib kami yang jumlahnya ribuan jiwa yang bergantung pada pekerjaan di tambang ini,” Amat menimpali.

” Di kampung kami sudah mencoba bekerja sebagai Petani, namun hasilnya tidak bisa mencukupi, karena biaya hidup saat ini sangat tinggi sedang hasil tidak memadai, karena itu saya ikut kerja di tambang ini, tapi kalaulah kami bekerja di Uber-uber gini kami juga jadi tak tenang, maka kadang sampai ada yang jadi korban tertimbun,” sambung Lihin ikut bersuara.

Dari hasil pantauan dan konfirmasi media ini keberbagai pihak, untuk para pekerja Pemerintah harus proaktif mencarikan solusi, untuk masyarakat perlu adanya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR), agar masyarakat bisa bekerja tanpa bertentangan dengan hukum dan ada alokasi pajak yang masuk ke Kas Negara ataupun Daerah.

Mengutip pernyataan dari Kabid ESDM Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalbar, Riyadi pada giat Press Release di Mapolda Kalbar (05/11) mengatakan, bahwa solusi dari pertambangan adalah WPR.

Menurutnya Pemprov telah mengusulkan untuk WPR salah satunya di Kabupaten Ketapang.

” Solusi PETI adalah WPR dan Pemprov sedang mengusulkan,” ucap Riyadi.  (Vr).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed