Diduga Manajemen PT. UAI Gelapkan Lahan Plasma Masyarakat Seluas 600 Ha

Kantor PT. Sampoerna Agro KBS UAI (foto: Team)

Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi. 25/01/2023 Kuat dugaan manajemen PT. Usaha Agro Indonesia(PT. UAI) anak Perusahaan PT. Sampoerna Grup gelapkan lahan take over dari PT. HSL Plasma masyarakat Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan.

Hal tersebut diungkapkan pemuka masyarakat lantaran berkali-kali pimpinan PT. UAI yang hendak dikonfirmasi oleh warga terkait lahan plasma seluas 600 ha, namun pimpinan sulit untuk ditemui dan menghindar dengan berbagai alasan.

” Dugaan kita lahan Plasma yang harusnya sudah diserahkan pada masyarakat itu digelapkan oleh manajemen PT. UAI, berkali-kali kami hendak menemui Pimpinan mereka selalu tak ada dan berkelit terkesan menghindar, kami ingin dapat penjelasan kemana lahan seluas 600 hektare itu, apa sudah di serahkan atau belum ? Jika sudah kepada siapa diserahkan,” ungkap perwakilan pemuka masyarakat Danau Buntar.

Lahan plasma yang berada dalam izin HGU PT. UAI yang seharusnya sudah diserahkan pada masyarakat, sampai saat ini tahun 2023 belum di serahkan kepada masyarakat desa Danau Buntar lahan yang di Take Over.

Menurut keterangan beberapa pemuka di desa Danau Buntar, bahwa sejak tahun 2008 lahan yang digarap oleh PT. HSL diperkuat adanya SK Bupati Ketapang nomor 525.26/017/Disbun tertanggal 14 Januari 2008, yang ditandatangani oleh H. Morkes Efendi selalu Bupati kala itu.

Berdasarkan SK Bupati tersebut, tertuang HGU PT UAI seluas lebih kurang 3.327 ha, yang mana dari luasan tersebut ada kewajiban Perusahaan PT. UAI menyerahkan 600ha sebagai plasma kepada masyarakat Danau Buntar.

Sebelumnya dari penuturan warga, bahwa lahan tersebut awalnya digarap dan ditanami oleh PT. Indo Sawit Kekal(PT. ISK) anak perusahaan PT HSL Grup, ternyata masuk dalam HGU PT UAI seluas 3.327 ha.

” Dalam HGU PT. UAI ada seluas 3.327 hektar yang ditanami oleh PT. ISK, yang mana ada 600 hektare menjadi lahan plasma warga. Pertanyaan kami apakah lahan itu sudah diserahkan oleh PT. UAI ke PT ISK atau belum, dan kami juga ingin tahu dimana letaknya lahan yang menjadi hak masyarakat Danau Buntar,” tutur salah satu Tokoh Masyarakat pada Rabu(18/01/2023) saat tim media melakukan investigasi.

Masyarakat Danau Buntar berkumpul bermusyawarah membahas lahan plasma 

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa selama ini Masyarakat merasa sudah dirugikan.

” Kami selaku masyarakat Danau Buntar merasa dirugikan, karena masyarakat kami sudah menyerahkan lahan dan mengorbankan kebun yang sudah berisi tanaman seperti karet yang sudah siap panen, dengan harapan masuknya Kebun Sawit warga bisa mencapai kesejahteraan, namun hal itu malah sebaliknya, warga dirugikan,” lanjut nya.

Untuk mendapat penjelasan, team media konfirmasi ke pihak manajemen PT.Usaha Agro Indonesia(UAI) anak perusahaan Sampoerna Grup, dan mengakui adanya surat SK Bupati yang menetapkan bahwa kebun plasma desa Danau Buntar seluas 600 hektar berada di dalam ijin HGU PT UAI.

” Kalau sudah ada tandatangan Bupati artinya ini benar, ” kata Yusuf asisten humas PT. UAI saat ditemui di kantornya Rabu(18/01) Siang.

Namun Yusuf tidak bisa memberikan penjelasan lebih rinci akan persoalan tersebut lantaran mengaku bahwa dirinya masih baru dan tidak mengetahui lebih jelas adanya persoalan yang sedang bergulir.

” Untuk saat ini saya belum bisa memberikan penjelasan, karena saya juga baru disini dan belum memahami persoalan dengan detail, untuk lebih jelas kita tunggu Atasan saya sebagai pimpinan di sini, saat ini beliau sedang Cuti,” ujar Yusuf saat itu.

Informasi diterima media ini yang tergabung dalam tim investigasi bahwa; Areal Izin Lokasi yang diberikan kepada PT.HSL seluas ±30.000 Ha yang dicabut oleh Bupati dengan SK Bupati Ketapang Nomor 353.a Tahun 2007.

Kemudian lahan tersebut telah diarahkan kepada PT. Usaha Agro Indonesia(UAI) sesuai Surat Bupati nomor 525/1152/ Bappeda-D Tanggal 25,Oktober 2007 seluas ± 11.300 Ha,ternyata sudah dilakukan Land Cleaning (LC)seluas ±2000 Ha dan penanaman kelapa sawit seluas ±800 ha oleh PT.ISK.

Guna mencari Solusi dan keadilan atas hak mereka, Warga berencana akan melakukan audiensi ke DPRD dan meminta pihak pihak terkait untuk bisa duduk bersama.

Hingga berita ini diterbitkan pimpinan PT UAI belum bisa di temui dan belum ada penjelasan dari PT. Sampoerna sebagai induk perusahaan.

Penulis: Team

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *