Bintan-beritainvestigasi.com. Terkait masalah PLN ataupun aliran listrik yang belum merata di sungai enam kecamatan bintan timur
Lebih tepat nya sungai enam darat sebelah kanan simpang ban masih banyak rumah warga yang belum di aliri listrik.
” jadi coba ke kantor lurah sungai enam untuk menanyakan hal tersebut terkait PLN, saya bertemu dengan kasi pemerintahan kelurahan sungai enam yaitu ibu yeni, adapun tanggapan dari beliau mengatakan kenapa PLN tidak di aliri karena pihak PLN tidak berani ambil resiko sebab tanah kawasan sungai enam darat masih sengketa karena itu milik PT.ANTAM, ” Ujar Yusan Irwanda selaku Plt Ketua umum HIMKAB Bintan kepada wartawan.
Masih sambungnya, Jikapun mau di aliri listrik harus ada persetujuan dari pihak PT.ANTAM
Itu lah penjelasan dari pihak kelurahan
Dan langsung ke pihak PLN kijang kota untuk menanyakan langsung terkait aliran listrik yang tidak terpasanag ataupun tidak adanya KWH di setiap kk di sungai enam darat.
” dan pihak PLN juga menjawab hal yang hampir sama oleh pihak kelurahan sungai enam sebelumnya
Jadi pihak PLN juga tidak berani ambil resiko karena yang bisa masuk kwh ataupun di alirkan listrik itu harus yang memiliki surat tanah sertifikat atau pun alashak
Intinya pihak PLN tidak berani memasukkan listrik di kawasan tanah nya masih sengketa.
Jadi di sini saya selaku mahasiswa sekaligus masyarakat kabupaten bintan berharap adanya rekomendasi dari pemkab ataupun putusan yang sudah di sepakati atau pun melalui perundingan dengan pihak PT.ANTAM untuk peminjaman tanah atau surat putusan agar masyarakat bisa mendapatkan aliran listrik atau kwh yang layak seperti masyarakat banyak, ” Ungkapnya lagi.
Di sini dirinya tidak membela masalah sengketa tanah melainkan agar masyarakat dapat hak penerangan yang sama akan seperti masyarakat banyak
Karena dalam undang undang sudah di jelaskan tentang Bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya itu di kuasai oleh pemerintah dan untuk mensejahterakan Rakyat.
Jadi ingin pemerintah hadir di tengah tengah masyarakat hari ini
Agar hak masyarakat yang seharusnya dapat dan seharusnya terpenuhi.
( Wak Alek )
