Kadis Kesehatan Kukar: Klinik Milik PT. JMS Tak Memiliki Izin, Dalam Waktu Dekat Dinkes Akan Sidak

Kutai Kartanegara, Kaltim- Beritainvestigasi.com Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara dalam keterangannya atas pertanyaan yang dilontarkan awak media pekan lalu terhadap dirinya selaku Kepala Dinas Kesehatan perihal ijin klinik milik PT. Jaya Mandiri Sukses (JMS) yaitu salah satu perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Desa Perian, Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara.

dr. Martina Yulianti, Sp. pD,. FINASIM,.MARS. Selasa, 29/11 Sekira pukul 15: 43 Wita, melalui telepon seluler pribadinya akhirnya menghubungi Pimpinan Media beritainvestigasi guna memberikan klarifikasi.

“Setelah saya lakukan pengecekan perihal Ijin Klinik PT.JMS itu, sejak tahun 2016 sudah tidak memiliki ijin Pak” Jelas dr Martina

Ditambahkan, Dulu Klinik PT. JMS itu pernah mengajukan ijin kemudian kamipun melakukan pengecekan dan disana kami dapati tidak memenuhi syarat, sehingga kamipun tidak mengeluarkan ijinnya. ungkapnya

Mengapa tetap ber oprasi sampai sekarang ? saat dirinya di cecar pertanyaan tersebut oleh awak media ini, orang no satu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara inipun menyebut PT. JMS ngeyel.

“Ngeyel itu” yang pasti mereka tidak dibawah naungan Dinas Kesehatan, karena kami tidak ada mengeluarkan ijin.Tegasnya

Lebih jauh iapun mengatakan bahwa karena kami tidak mengeluarkan ijin, dan mereka (PT.JMS, red) tetap ngeyel maka itu sudah masuk pidana, dan dalam waktu dekat kami akan melakukan sidak, sebutnya sembari pamit kepada awak media untuk mengakhiri panggilannya.

Terpisah, Zakaria Tambunan,SH Praktisi Hukum, Direktur ZATLAW Associates Juga Pendiri Yayasan Bantuan Hukum INSAN JARIYAH NUSANTARA sesuai penjelasannya ketika dimintai keterangannya, Selasa malam, 29/11 pukul 22:45, mengatakan:

“Yang dilakukan Kadis Kesehatan itu sudah tepat, langkah awal memang harus meIakukan pengecekan administratif, selanjutnya melakukan sidak ke lapangan, hal itu sudah sesuai fungsi pengawasan yang dilakukan dinkes selaku perpanjangan tangan kementerian kesehatan. Ujarnya

Ditambahkan, Mengenai tidak adanya ijin operasional klinik sesuai hasil crosscek yang dilakukan Dinkes tersebut, Bila merujuk UUD Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 188 ayat 3, maka langkah yang harus dilakukan Dinkes diantaranya melakukan tindakan administratif berupa:
a. Peringatan secara Tertulis dan
b. Pencabutan Ijin sementara atau izin tetap, setelah itu dilakukan, kemudian Dinkes membuat laporan ke pihak penegak hukum untuk selanjutnya pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian melakukan penindakan atas unsur pidananya, karena perbuatan pihak perusahaan tersebut dapat diduga ter indikasi melakukan perbuatan melanggar hukum dan itu jelas sudah masuk kedalam ranah Hukum yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Pasal 182 sampai dengan 188 dan BAB IV UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

” Untuk itu arahan saya kepada Kepala Dinas kesehatan( Kadinkes) Saya minta agar lebih berperan aktif yakni dengan cara menyurati kepolisian agar pihak kepolisian kemudian melakukan upaya penindakan sesuai aturan hukum yang berlaku di NKRI tepatnya Ranah Hukum pidana sebagaimana diatur Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” tandasnya (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *