Ketapang,Kalbar — Beritainvestigasi.com. Menghadapi ancaman musim kemarau dan bencana kabut asap, Pemerintah Kabupaten Ketapang mengambil langkah tegas. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, secara resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 52 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tertanggal 22 Agustus 2026.
Instruksi ini tidak sekadar imbauan, melainkan penegasan aturan hukum serta instruksi keras bagi seluruh perusahaan swasta dan aparat penegak hukum di wilayah Ketapang.
Tiga Poin Tegang & Tegas dalam SE Bupati Ketapang:
Perusahaan Swasta Tidak Boleh ‘Lepas Tangan’
Seluruh perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di Kabupaten Ketapang ditegaskan wajib menerjunkan personel, drone, hingga armada pemadam untuk membantu penanganan karhutla. Bantuan ini tidak terbatas di wilayah konsesi perusahaan saja, melainkan wajib siap membantu seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.
Dilarang Coba-Coba Membakar Lahan
Pemerintah melarang keras aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan (land clearing) dengan cara membakar. Setiap pelanggaran akan ditindak tanpa kompromi.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
TNI/POLRI dan aparat penegak hukum diperintahkan meningkatkan patroli serta melakukan tindakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan penanggulangan Karhutla memerlukan sinergi dan kepedulian bersama. Perusahaan di Ketapang wajib mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melindungi masyarakat dan lingkungan,” tegas Alexander Wilyo.
Masyarakat juga diminta aktif melaporkan titik api kepada pihak berwenang serta dilarang keras melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.(Verry)
