oleh

Oknum PNS dan Istri Diduga Lakukan Malpraktik di Klinik Tanpa Izin

Ket. Foto : Klinik yang diduga tanpa izin tempat TM melakukan praktek

Tulang Bawang, Lampung – Beritainvestigasi.com. sebutan Malpraktek sering kita dengar. Malpraktek adalah, sikap atau tindakan yang salah dikarenakan kurangnya keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar.

Istilah ini umumnya ditujukan kepada profesi Dokter, Pengacara, Akuntan, dll, yang melakukan sikap atau tindakan diluar dari SOP

Kegagalan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena malpraktek akan menimbulkan kerugian. Baik dari segi materi, fisik maupun hal lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan maksimal.

Salah satu contoh bidang pekerjaan yang memakai kata malpraktek dalam melakukan tindakan di luar Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah, bidang pelayanan kesehatan.

Dalam sebuah artikel beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau agar masyarakat berhati-hati menggunakan jasa layanan kesehatan klinik baik umum maupun tradisional. Pasalnya, banyak klinik yang diduga tidak memiliki izin lengkap. Klinik seperti ini sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

Klinik merupakan salah satu tempat pelayanan umum yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Meski begitu, klinik tidak boleh melakukan tindakan operasi kalau sarana dan prasananya tidak memenuhi standar aturan.

Ketidak hati-hatian masyarakat dalam memilih sebuah klinik juga terjadi di Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.

Adanya dugaan malparaktek yang dilakukan oknum PNS Pegawai Perawat Puskesmas yang berinisial, TM, hingga menimbulkan korban disinyalir dilakukan di klinik yang tidak memiliki izin resmi. Selasa (14/09/2021).

Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi, sekaligus Pengacara dan Staf bidang Hukum dari Perkumpulan Advokaten Indonesia (PAI) Bandar Lampung, Jefry, S. Manopo, S.H, mengatakan, dalam kasus malpraktek, beroperasinya klinik tanpa izin dan tidak mempunyai plang praktek, dapat dikategorikan dalam permasalahan sangat besar, apalagi sudah ada korban dari masyarakat setempat.

Untuk memastikan laporan masyarakat atas adanya dugaan malpraktek di klinik tanpa izin tersebut, tim Jurnalis dan staf bidang hukum Perkumpulan Advokaten Indonesia (PAI) dari Bandar Lampung langsung turun ke lapangan untuk mengambil dokumentasi sebagai bahan untuk segera ditindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut Jefry, akibat perbuatan oknum TM, masyarakat setempat telah dirugikan atau dikorbankan. Diduga, obat yang diberikan oleh istri TM yang bukan berprofesi sebagai dokter mengakibatkan pasien, yang tidak mau disebut namanya mengalami kejang-kejang hingga dirujuk ke rumah sakit. Begitu juga dengan harga obat-obatan yang lebih mahal dari rumah sakit serta pelayanan yang diberikan di luar akal sehat, bahkan TM membuka praktek di rumahnya bukan di sebuah klinik yang sesungguhnya.

“kliniknya tidak mempunyai nama dan tidak ada plang (tersembunyi) dikarenakan tidak ada izinnya,’ tegas Jefry.

Lanjutnya, selain oknum TM, turut juga istrinya yang membantu menangani pasien yang ingin berobat, padahal sang istri bukanlah seorang dokter melainkan mantan bidan kampung.

Kepala Puskesmas Rawajitu Selatan, I Putu Dada, saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya mengatakan, “Saya lepas tangan”.

” Kita kembalikan kepada TM. Dan saya tidak mau terlibat adanya kasus yang dialami oknum TM,” tegas I Putu Dada.

Lanjut I Putu Dada, saya sudah edarkan surat untuk menyetop beroperasi klinik tanpa ijin oknum TM.

” Siapapun pegawai Puskesmas, saya akan beri sanksi administrasi dan tindakan tegas bagi yang melanggar hukum,” tuturnya.

Terkait klinik, dalam suatu kesempatan beberapa waktu yang lalu, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undang Kemenkes, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, mengatakan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sebuah klinik. Yaitu izin praktik mulai tenaga medisnya, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarananya dan lainnya.

Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, mengungkapkan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28/Menkes/Per/1/2011 tentang Penyelenggaraan Klinik dijelaskan, dalam bangunan klinik paling tidak harus terdiri dari ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi dokter, ruang administrasi, ruang tindakan, ruang farmasi, ruang mandi atau toilet, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan, tapi tidak untuk ruang operasi. Ditambah harus adanya izin tenaga medis untuk praktik.

Langkah ini, dikatakannya, sebagai upaya melindung masyarakat dari ancaman praktik pengobatan yang tidak memenuhi standar sehingga berdampak pada gangguan kesehatan yang lebih buruk lagi.

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratip dalam hal sebagai berikut:

a. melalaikan kewajiban;
b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

“Dalam Permen jelas di muat sanksi bagi klinik yang melanggar dari mulai teguran hingga pencabutan izin bagi yang tidak memperpanjang dan penyegelan bagi pihak klinik yang illegal dan bagi oknum tersebut bisa dipidanakan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari TM dan upaya untuk mendapatkan keterangan dari TM terus dilakukan. (Wes/Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed