Batam, beritainvestigasi.com – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), Brigjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polda Kepri menghadiri Zoom Meeting yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D pada Selasa (4/2/2025). Pertemuan ini membahas strategi pengendalian inflasi serta penguatan pengawasan perizinan daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan ini, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Setyo Budiyanto, serta Ketua Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aries Marsudiyanto.
Mendagri menekankan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama guna menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang.
“Pengawasan perizinan di daerah diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Mendagri.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, pemerintah turut membentuk BAPPISUS sebagai badan pengawas yang bertugas memastikan keterbukaan informasi, mengawasi proses perizinan, serta memitigasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat investasi dan pelayanan public di daerah.
Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., menegaskan bahwa pengawasan perizinan sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal senada disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang memastikan Polri akan terus mengawal proses perizinan agar berjalan bersih dan transparan, termasuk dalam implementasi MoU hingga tingkat kota dan kabupaten.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng, Ph.D., melaporkan bahwa inflasi pada Januari 2025 mengalami kenaikan signifikan di beberapa daerah. Faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan bakar, sektor perawatan pribadi, serta curah hujan yang memengaruhi pasokan komoditas menjadi penyebab utama. Pemerintah berkomitmen untuk memantau dan mengambil langkah-langkah strategis guna menekan lonjakan inflasi.
Kapolda Kepri, Brigjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., melalui Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., menyatakan implementasi MoU ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, mencegah pungli, serta meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan, khususnya melalui pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP). Polda Kepri siap mendukung layanan terintegrasi di MPP guna memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Dengan sistem yang lebih terbuka dan mudah diakses, Batam semakin memperkuat posisinya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(H,P,K/A.Ridwan)
