Tanjungpinang – Beritainvestigasi.com. Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menganggap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Disnaker untuk proaktif mendata karyawan yang dirumahkan.
“Kita mendorong agar UPTD Disnaker segera mendata atau proaktif terhadap karyawan yang dirumahkan akibat efek kebijakan Covid-19, ini terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau, kita bisa menyelesaikan atau menjadi fasilatator masalah ini jika punya data,” kata Wahyu Wahyudin di ruangan Kantor DPRD Kepri.
Jangan sampai, masalah pengangguran ini jadi masalah sosial yang lainnya.
“Kita tidak mau masalah ini jika tidak difasilitasi jadi masalah sosial yang lainnya, menurut saya pendataan adalah hal penting yang perlu dilakukan saat ini, saya sudah minta data per awal 1 April belum ada diserahkan dari Disnaker mudah-mudahan dalam waktu dekat tersedia karena kita ingin mengawal juga masalah buruh, buruh punya kontribusi besar dalam pembangunan perekonomian di Kepri utamanya Batam,” kata Wahyu Wahyudin saat dihubungi oleh awak media.
Ditambahkannya, buruh di Kepri mayoritas adalah perantau, sementara setiap daerah saat ini di Jawa juga melakukan blocking area dan ada wacana tidak boleh mudik sehingga tentu ini juga hal yang mendesak dan penting untuk dipikirkan
“Saya berusaha fokus untuk menangani masalah ini karena merupakan tupoksi Komisi IV di DPRD Kepri, semoga ada jalan keluarnya mengingat pemerintah pusat juga sudah mulai mengalihkan skema kartu prakerja untuk karyawan yang dirumahkan tapi tentu kita tetap butuh data, data adalah kunci untuk mengambil kebijakan terkait pegawai yang dirumahkan untuk itu kita mendesak Disnaker untuk mendatanya sesegera mungkin,” kata Wahyu Wahyudin, Minggu (05/04/2020).
( Wak Alek )
