Beranikah DJBC Menindak Adanya Dugaan Gudang Rokok Ilegal di Inhil?

Indragiri Hilir, Riau264 Dilihat

Inhil, Riau – Beritainvestigasi.com. Indonesia merupakan salah satu negara pemasok rokok terbesar di dunia, hal ini tentu membuat bisnis rokok sebagai salah satu industry yang sangat menjanjikan. Akan tetapi, dibalik hal tersebut, terdapat permasalahan berupa oknum nakal yang mengedarkan rokok ilegal, dimana hal tersebut dapat merusak iklim persaingan dan mengurangi pendapatan negara di Bidang Cukai.

Terkait hal tersebut, hasil investigasi Tim Awak Media di wilayah Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, ditemukan Gudang Rokok yang diduga ILEGAL yang berada di belakang Kantor Travel Winda Tembilahan, jalan  Jl. Baharuddin Yusuf, Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Informasi didapat, Gudang milik Asun tersebut, bisa bebas melakukan pengiriman ke sejumlah daerah di Wilayah Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan yang tertera di atas kartus sebelum dimasukkan ke dalam karung plastik.

Dikonfirmasi melalui pesan chat WhatsApp, Senin (11/12/2023) siang, Acok yang diduga merupakan Humas Gudang Rokok Ilegal tersebut, tidak menanggapi.

Bila hal tersebut benar adanya, diperlukan penegakkan hukum pidana, dimana salah satu tahapannya adalah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS DJBC.

Adapun dasar Yuridis kewenangan dari PPNS DJBC dalam melakukan penyidikan adalah pasal 1 angka (1) PP No. 55 Tahun 1996, dimana tugas dan wewenangnya lebih lanjut telah daitur dalam pasal 63 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 junctoo UU No. 39 Tahun 2007.

Perlu diketahui, Adapun ciri-ciri rokok ilegal yaitu, tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos), dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas dan/atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya

Adapun jerat hukum Pengedar Rokok Ilegal dengan ciri-ciri tersebut, dapat dikenai Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Pasal 54 : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. 

Sampai berita ini ditayangkan, Redaksi masih berusaha meminta tanggapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *