Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com. Sinyal peringatan keras muncul dari pucuk pimpinan daerah. Pemerintah Kabupaten Ketapang mulai menyoroti secara terbuka sejumlah persoalan mendasar dalam layanan publik, mulai dari lemahnya perencanaan, belum optimalnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), hingga masalah teknis yang berdampak langsung pada masyarakat seperti layanan air bersih.
Dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi di Kantor Bupati Ketapang, Rabu (6/5/2026), Bupati Ketapang bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi hingga implementasi di lapangan.
Wakil Bupati secara khusus menyoroti adanya celah dalam tata kelola layanan yang dinilai masih belum berbasis data yang kuat. Menurutnya, perencanaan tanpa dukungan data akurat berpotensi menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran dan berulangnya persoalan yang sama.
Sorotan juga mengarah pada sektor layanan air bersih. Indikasi kebocoran layanan dan inefisiensi operasional disebut masih menjadi pekerjaan rumah serius yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Penguatan komunikasi, profesionalisme, dan kolaborasi harus dikedepankan. Fokus kita adalah solusi, bukan saling menyalahkan,” tegas Wakil Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur, termasuk perbaikan jangka pendek untuk memperkuat kinerja perusahaan daerah yang mengelola layanan publik.
Sementara itu, Bupati Ketapang menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak bisa dihadapi dengan pola kerja biasa. Ia mengingatkan bahwa Ketapang saat ini berada pada fase krusial, di mana kualitas keputusan dan kinerja birokrasi akan sangat menentukan arah pembangunan jangka panjang.
“Fondasi yang kita bangun hari ini akan menentukan masa depan daerah. Karena itu, seluruh jajaran harus bergerak lebih cepat, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai menuntut perubahan pola kerja yang lebih progresif, sekaligus mengakhiri praktik kerja yang tidak efisien dan minim koordinasi.
Rapat konsolidasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi titik tekan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD. Sejumlah target perbaikan mulai ditegaskan, mulai dari peningkatan kualitas layanan air bersih, percepatan respons terhadap keluhan masyarakat, hingga pembenahan administrasi yang lebih transparan dan efisien.
Penggunaan anggaran daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah menegaskan bahwa setiap rupiah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan arah kebijakan yang semakin tegas, Pemerintah Kabupaten Ketapang mengirim pesan bahwa reformasi pelayanan publik bukan lagi sekadar agenda, melainkan kebutuhan mendesak yang akan terus diawasi implementasinya.(Vr)
