oleh

Aturan Penetapan UMP dan UMK Awal 2023 Berubah, Ini Kata Menaker RI

Jakarta – Beritainvestigasi.com. Kabar terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) terkait aturan terbaru mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang sudah ditandatangani oleh Menaker RI, Ida Fauziyah pada tanggal 16 November 2022 lalu.

Karena ada penyesuaian formula UMP, maka batas akhir pengumuman upah minimum juga akan diperpanjang.
Untuk UMP 2023, Kemenaker memperpanjang batas akhir pengumuman sampai 28 November 2022 mendatang. Sementara UMK diberi waktu hingga 7 Desember 2022 mendatang.

Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, perubahan jadwal ini untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam menghitung upah minimum tahun 2023 sesuai dengan formula baru.

“Upah minimum Provinsi dan upah minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023,” dalam keterangan resminya yang diunggah melalui laman Instagram Kemenaker RI.

Ida berharap, penyesuaian penghitungan upah Minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi yang berkembang.

Rumus perhitungan UMP 2023 dalam aturan terbaru disebutkan bahwa, upah minimum 2023 dihitung MENGGUNAKAN FORMULA yang MEMPERTIMBANGKAN VARIABEL PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI dan INDEKS TERTENTU.

Formula upah minimum adalah UM (t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)). UM(t+1) : upah minimum yang akan ditetapkan UM(t) : upah minimum tahun berjalan Penyesuaian nilai UM : penyesuaian upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi.

Sementara penyesuaian nilai upah minimum dalam formula di atas dihitung dengan rumus :

Penyesuaian Nilai UM = Inflasi + (PE x a). Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen). Sementara PE adalah pertumbuhan ekonomi dan a.

Adapun a, merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30. Disebutkan bahwa, penentuan nilai a harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Sementara, Pasal 7 menyebutkan, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Apabila hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, maka Gubernur menetapkannya paling tinggi 10 persen.

Selain itu, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Khusus untuk daerah Provinsi hasil pemekaran, maka untuk pertama kali berlaku upah minimum Provinsi induk, seperti bunyi Pasal 11. (Redaksi/@mfibi).

Editor : Wesly (Asesor Sertifikasi Kompetensi Wartawan/SKW).

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *