oleh

Baru Beberapa Bulan Menjabat PJ Desa Pekondoh “HR” Diduga Selewengkan Dana Desa.

Oknum HR

Pesawaran, Lampung – Beritainvestigasi.com. Heboh!! Pemberitaan di beberapa media pada tanggal 16 September 2021 terkait dugaan mark’up dan pekerjaan fiktif yang di lakukan oknum Pj. Heri Mahaindra. S.Pd, M.M, Pekon Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Bagaimana tidak, Dana Desa (DD) yang dialirkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan sangat fantastis jumlahnya, mencapai miliyaran rupiah digelontorkan ke sejumlah desa tiap tahunnya.

Efeknya, dengan dana yang diterima cukup besar, membuat oknum-oknum Kepala Desa maupun Apartur desa tergiur untuk “memainkan” anggaran yang diterima demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.

Hal tersebut sangat mungkin terjadi, terutama di desa-desa terpencil yang sulit untuk dipantau.

Terkait hal tersebut, Oknum Pj yang berinisial HR beberapa hari yang lalu mengklarifikasi ke salah satu Pimpinan Redaksi media online terkait maraknya pemberitaan yang mengaitkan dirinya melakukan dugaan Mark up dan pekerjaan fiktif.

Dalam rekaman percakapan via telpon antara oknum Pj. HR dengan salah satu Pimpinan Redaksi yang diterima media ini, mengatakan, bahwa dia mengakui tidak melakukan apa-apa dan tidak menganggarkan dana desa.

Namun alasan oknum HR dikalangan masyarakat tidak masuk akal. Sebab, menurut informasi yang diterima, dalam laporan pemakaian anggaran dana desa tertera bahwa SPJ nya tahap II tahun 2021.

Artinya, ketika oknum HR dilantik pada tanggal 20 Mei tahun 2021 sebagai PJ Pekon Pekondoh, pada tanggal 28 Mei tahun 2021 Tahap II dana desa cair dan masuk ke rekening desa.

Oleh karena itu, secara otomatis oknum HR sebagai Pj sebagai pengelola anggaran dana desa tahun 2021 tahap II. Namun, oknum HR hanya menyangkal mengelola anggaran dana desa tahun 2021. Dirinya mengaku hanya mengelola BLT DD.

” Apabila Oknum tersebut benar-benar melakukannya dapat dijerat pasal 2 atau pasal 3 atau pasal 9 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun pidana penjara,” ujar Jefri JRS Manopo, SH, MA, Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Nusantara Sakti dan Penggiat Anti Korupsi di Jakarta kepada awak media melalui sambungan telepon. Rabu (22/09/2021).

Jepri juga juga menuturkan, modus operandi yang dilakukan para koruptor sekarang ini sudah bermacam-macam, yang jelas imbasnya adalah rakyat dan perekonomian Negara hancur.

” Saya sangat setuju dengan sahabat saya Wilson Lalengke ketua Umum PPWI
(Persatuan Pewarta Warga Indonesia) yang menyampaikan Statmen di YouTube beberapa waktu yang lalu, dengan judul: KITA HARUS TEGA TERHADAP KORUPTOR ” katanya.

Untuk membersihkan negeri Indonesia dari manusia korup, bangsa ini harus TEGA, pemimpin yang TEGA MENGHUKUM MATI KORUPTOR.
Jika tidak, bangsa ini tidak akan pernah mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

” Saya akan perintahkan beberapa media dan LSM untuk koordinasi dan melaporkan oknum Kepala desa/pekon tersebut ke Penegak Hukum, secepatnya. Tanyakan ke Inspektorat sejauhmana hasil audit yang sudah dilakukan dan apa ada temuan yang sudah ditinjaklanjuti atau sanksi yang di berikan kepada oknum Kepala Desa/Pekon tersebut, ” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan mark’up oknum Pj HR ini terendus dari adanya laporan warga Pekondoh dan hasil temuan awak media dilapangan dengan dasar data yang dipegang.

HR diduga telah menyalahgunakan kewenanganya dan jabatannya selaku PNS pegawai Kecamatan dengan modus mark up terkait beberapa kegiatan dengan menggunakan anggaran dana desa yang telah dilakukannya.

Tahun 2021
Pagu Rp. 1.258.203.000

Tahap 2
Rp. 330.781.200
Tanggal Diterima 28 Mei 2021

Rincian Penerimaan
Nama Anggaran Realisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

– Pengembangan Sistem Informasi Desa (Diduga Mark’up)

– Penyuluhan Pertanahan (Diduga Fiktif).

-Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Diduga Fiktip).

– Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa (Diduga Fiktip).

– Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa (Diiduga Fiktip)

– Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) (Diduga Fiktip)

Sampai berita ini ditayangkan, redaksi media ini masih berusaha meminta konfirmasi dari oknum HR.  (Hermawan).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed