Jakarta – Beritainvestigasi.com. Kabar gembira bagi Petani Sawit datang dari DPP Apkasindo. Dikabarkan bahwa, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit (DPP Apkasindo) akan menghadap Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara untuk menyampaikan langsung “jeritan” para Petani Kelapa Sawit se-Indonesia.
Informasi dirangkum Media, DPP Apkasindo akan menurunkan Anggotanya ke Jakarta sebanyak 250 orang lebih.
“Kami akan melakukan Aksi keprihatinan atas larangan ekspor CPO dan turunannya yang berakibat pada anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di 22 Provinsi (146 Kab/Kota se-Indonesia) penghasil sawit hari besok selasa, (17/05/2022) pagi.
Peserta aksi terdiri dari, Petani Sawit anggota Apkasindo, serta Anak-anak para petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (Formasi),” ujar Ketum DPP Apkasindo, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP, CIMA, CAPO kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/05/2022).
Gulat menjelaskan, bahwa petani sawit mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan turun ke Jakarta dengan memakai pakaian adat tradisional masing-masing daerahnya.
“Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian, maka petani sawit mulai dari Aceh sampai Papua Barat pakai Baju adat tradisional masing-masing akan berjuang dan berusaha menemui Bapak Presiden RI, Jokowi, agar harga sawit bisa naik dari harga saat ini yang turun di kisaran 40℅-70℅ di seluruh Indonesia (22 Provinsi-red). Dari data kami, paling tidak 25℅ dari total 1.118 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah terdampak langsung akibat kebijakan Pemerintah Pusat ini, bahkan sudah ada PKS yang tidak lagi membeli (stop) sawit akibat larangan Ekspor Pemerintah sejak tanggal 22 april 2022 lalu. Hal ini sangat meresahkan petani sawit Indonesia secara umum, dampaknya sangat luar biasa terhadap sendi perekonomian masyarakat pada umumnya, khususnya bagi petani sawit,” papar Gulat Manurung.
Berikut 5 poin tuntutan Apkasindo :
1. Meminta Presiden Jokowi supaya dapat membantu, serta melindungi nasib 16 juta petani sawit yang jadi korban, akibat anjloknya harga TBS/Sawit.
2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya, serta Produk Minyak goreng Sawit (MGS).
3. Meminta Presiden Jokowi untuk tidak hanya men-subsidi MGS curah, tapi juga supaya men-subsidi MGS kemasan sederhana (MGS gotong-royong).
4. Mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi/aturan baru yang mengatur serta mempertegas PKS dan pabrik MGS harusnya 30℅ nya dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan Domestik, dan untuk Ekspor diurus oleh perusahaan besar dalam pengawasan pemerintah.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk segera memerintahkan Menteri Pertanian supaya Merevis Permentan No. 01/2018 Tentang Tata Niaga TBS (Penetapan harga TBS).
Tanggapan Ketua PWNU Riau
Terpisah, Ketua PWNU Riau sekaligus Penasihat DPP Apkasindi, T. Rusli Ahmad, S.E, MM mengatakan, bahwa dirinya sangat prihatin atas derita yang dialami petani sawit saat ini.
” Saya berdomisili di Riau, Provinsi terluas kebun sawitnya, yaitu 4,17 juta hektar. Jadi Saya Sendiri mendengar dan melihat ‘Penderitaan’ para petani sawit di Riau dan wilayah lainnya. Kita ingin Bapak Presiden Jokowi tahu masalah rakyatnya dan segera membantu rakyat petani kita ini. Saya juga dapat info bahwa, akan ada pergerakan ratusan mobil truck ke Jakarta/Pusat bermuatan sawit sebagai bentuk protes petani sawit kepada Pemerintah. Namun, saya sudah meminta kepada Ketum DPP Apkasindo untuk membatalkan rencana itu kemarin,” papar Rusli Ahmad. (redaksi).
Editor : Wesly (Asesor Sertifikasi Kompetensi Wartawan/SKW).
