Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com.(04 Mei 2026). Sikap Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) yang belakangan tidak lagi terlihat turun ke jalan akhirnya dijelaskan secara terbuka. Organisasi yang dikenal vokal ini menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena perubahan situasi pemerintahan yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
FPRK mengungkapkan, pada masa pemerintahan sebelumnya mereka berada di barisan terdepan dalam mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Aksi penolakan terhadap pemecatan ratusan tenaga kontrak, pembongkaran Pasar Haji Sani, hingga proyek besar di kawasan hutan Desa Pesaguan Kanan (Teluk Keluang dan Pangkalan Dayong) menjadi bagian dari catatan panjang perjuangan mereka.
Tak hanya itu, FPRK juga menyoroti penggunaan anggaran dalam kegiatan seremonial seperti napak tilas yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kritik tersebut bahkan berujung pada aksi hingga ke tingkat aparat penegak hukum.
Puncak ketegangan terjadi saat FPRK menyatakan perang terhadap praktik mafia BBM. Situasi memanas hingga terjadi penyerangan terhadap markas mereka. Ironisnya, dalam insiden tersebut justru anggota FPRK yang berujung ditangkap dan diproses hukum.
“Itu bagian dari risiko perjuangan. Kami dihujat, dicaci, bahkan dikriminalisasi, tapi tetap kami jalani,” tegas Isa Ansari Ketua FPRK.
Kini, FPRK menyatakan tidak lagi aktif melakukan aksi demonstrasi karena tidak menemukan kebijakan dari Bupati Ketapang yang baru yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka menilai pemerintah saat ini lebih terbuka dan komunikatif dalam menyelesaikan persoalan publik.
FPRK juga menegaskan bahwa mereka tidak berhenti bergerak, namun memilih strategi yang berbeda dengan tidak selalu tampil di ruang publik. Mereka kini lebih fokus memberikan masukan serta membuka ruang bagi generasi muda untuk tampil sebagai garda terdepan.
“Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sekarang waktunya aktivis muda tampil, kami cukup di belakang memberikan arahan,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa perubahan sikap FPRK bukan karena melemah, melainkan karena menyesuaikan diri dengan kondisi dan dinamika pemerintahan yang dinilai lebih kondusif bagi masyarakat.(Vr)
