Gubernur Sultra Diduga Pelaku Jual Beli Jabatan

Jakarta, Beritainvestigasi.com. Tak cukup dengan pat gulipat pengurusan perpanjangan Hotel Sultan, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi disebut-sebut menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan jual beli jabatan.

Isu kotor tersebut santer terdengar di Sultra, khususnya di Kota Kendari, tempat beliau memerintah.

“Ali Mazi itu pemain. Orang-orang yang ingin menduduki jabatan tertentu, pasti menghubungi dia. Dengan kewenangan dan kekuasaannya, kan mudah saja dia menentukan jabatan seseorang, tapi tentu saja harus ada imbalannya, ” kata Ketua Aliansi Mahasiswa Jakarta, Frans saat diwawancarai Wartawan usai menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/06/19).

Ia juga mengatakan bahwa sumber yang didapat, modus Ali Mazi dalam melakukan jual beli jabatan melibatkan orang-orang dekatnya.

Selain masalah jual beli jabatan, persoalan lain yang mengusik adalah pembangunan dermaga yang terletak disebelah sekolah SD Boinaga, sehingga mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah tersebut.

Pembangunan dermaga yang diduga tidak memiliki Amdal itu dilakukan oleh adik kandung Ali Mazi bernama Sahrin, pemilik perusahaan Tambang PT Daka Group.

” Tidak adanya kajian amdal itu bertentangan dengan perinsip prinsip lingkungan hidup, tetapi terkesan ada pembiaran oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara. Sebab perusahaan yang membangun merupakan milik adik kandung Gubernur, sementara perusahaan lain di persulit,” jelas Frans

Lanjutnya, hasil investigasi mengungkapkan isteri Ali Mazi yang bernama Agista diduga melakukan kutipan liar kepada setiap perusahaan tambang nikel yang akan mengajukan RKAB harus melakukan setoran dengan tiga kategori.

Berdasarkan permintaan kuota yang diajukan dalam rangka penjualan nikel 200-500 dan satu milyar per satu IUP. Di samping itu, dia juga menekan kepada setiap pemilik IUP bila melakukan Nikel Ore, harus menyetor 30-50 jt per tongkang.

Perlu diketahui, saudara dari kerabat Ali Mazi sudah ditangkap oleh KPK di Bali. Tapi diduga karena ada tekanan dan perlindungan dari elite politik dan pengusaha besar di Republik ini, mereka di bebaskan dan tidak diperiksa lebih lanjut. Bahkan yang bersangkutan berlindung di Kantor DPP salah satu partai besar.

Ali Mazi merupakan orang kuat di Sultra. Pada periode pertama jabatannya dia pernah dijadikan tersangka oleh KPK dan Kejaksaan Agung dalam kasus perpanjangan HGB Hotel Hilton Jakarta.

Namun Ali Mazi tidak pernah ditahan, dan kembali terpilih dalam Pilkada Sultra tahun 2018.

Pantauan wartawan berita investigasi, sekitar lima puluh orang massa membawa spanduk, pamflet yang mengecam Ali Mazi dan menuntuk KPK untuk menangkap dan memenjarakannya. Begitu juga dengan 3 orang orator dari atas mobil komando secara bergantian meminta agar KPK tidak hanya menangkap koruptor kelas teri tapi kelas kakap juga KPK harus berani walaupun mereka dekat dengan lingkaran penguasa negeri ini.

Sampai saat berita ini diturunkan, konfirmasi maupun bantahan dari Ali Mazi belum diperoleh oleh media ini. (Wes/red)

Recommended For You

About the Author: Redaksi

mulai berbenah tahun 2016 hingga sekarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *