Sumatera Utara- Beritainvestigasi.com Rencana pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan (lapas) menuai kritik tajam. (14/5/2026)
Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak melenceng dari tujuan utamanya.
Ketua DPD IMM Sumatera Utara Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi, Yuda Syahputra, menyatakan sikap tegas menolak wacana tersebut. Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang harus diperhatikan pemerintah agar program ini tetap berada pada jalur sosial, bukan komersial.
Fokus Kritik: Mengapa Dapur MBG Tak Cocok di Kampus?
Yuda menjabarkan beberapa alasan mendasar mengapa pembangunan dapur di dalam lingkungan universitas perlu ditolak:
Degradasi Marwah Akademik: Kampus adalah lembaga intelektual yang fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menjadikan lahan kampus sebagai pusat produksi makanan massal dinilai mencederai marwah institusi pendidikan.
Risiko Komersialisasi Fasilitas Negara: Ada kekhawatiran penggunaan aset kampus (lahan, air, listrik) hanya akan menguntungkan pihak ketiga atau mitra pengelola, bukan untuk kepentingan mahasiswa atau pendidikan.
Gangguan Lingkungan
Belajar: Operasional dapur skala besar berisiko menimbulkan polusi suara, limbah produksi, serta mobilitas logistik yang tinggi yang dapat mengganggu kenyamanan proses belajar-mengajar.
Salah Kaprah Tata Ruang: Kampus seharusnya memperbanyak ruang terbuka hijau atau laboratorium penelitian, bukan dialihfungsikan menjadi pusat industri boga.
Kritik Rekrutmen: Berdayakan Masyarakat Pengangguran
Yuda juga menyoroti aspek ketenagakerjaan dalam operasional dapur tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memanfaatkan potensi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sebagai relawan atau pekerja, bukan memanfaatkan narapidana di lapas.
“Pembangunan dapur ini seharusnya menjadi peluang lapangan kerja bagi masyarakat luas yang masih menganggur. Kita harus memberdayakan mereka agar program ini memiliki dampak ekonomi ganda, bukan justru mengambil jalan pintas dengan tenaga warga binaan,” jelas Yuda.
MBG Fokus Stunting, Bukan Profit Mitra
Lebih lanjut, Yuda mengingatkan bahwa esensi utama dari Makan Bergizi Gratis adalah menekan angka stunting di Indonesia. Ia memperingatkan agar program ini tidak menjadi ajang memperkaya mitra atau pihak ketiga.
“Esensi MBG adalah menekan angka stunting, bukan untuk memperkaya mitra. Jika fokusnya berubah menjadi pencarian profit, maka kualitas gizi anak-anak kita yang dipertaruhkan. MBG adalah program sosial, jangan sampai jadi ladang bisnis!” tegasnya.
Desakan Evaluasi
DPD IMM Sumut meminta pemerintah untuk lebih transparan dan mencari lokasi alternatif yang lebih netral. Yuda berharap pemerintah membangun dapur mandiri di lokasi strategis yang dekat dengan pemukiman warga agar distribusi lebih efektif tanpa mengganggu integritas institusi pendidikan dan hukum.
“Pemerintah harus kembali ke jalur awal: gizi untuk rakyat, lapangan kerja untuk yang membutuhkan, dan bersih dari kepentingan bisnis yang merugikan negara,” tutup Yuda.
Sumber : Beritaanaknegeri.com
