Jakarta – Beritainvestigasi.com. PANAS….!. Isu Reshuffel Kabinet kian kencang berhembus di lingkar Istana. Akhirnya, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menantang PDI Perjuangan (PDIP) agar adu prestasi Menteri dari Partai Nasdem dan Menteri dari PDIP.
Hal itu dikatakan Irma, merespons pernyataan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat yang meminta 2 Menteri dari Partai NasDem dievaluasi di tengah isu reshuffle.
“Mau adu prestasi Menteri dari NasDem?, Hati hati, Menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan Bangsa dan Negara,” kata Irma dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).
Irma juga menantang PDIP agar meng-audit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi Covid-19.
“Yang kedua nggak usah jauh-jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi,” ujar Irma.
Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak yang mendesak untuk melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.
Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan itu datangnya dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.
“Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani!. Jadi jangan Asbun deh,” tegas Irma .
Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Jokowi melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.
“Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program Presiden serta berprestasi,” imbuhnya.
Pernyataan Sekjen PDIP
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta partai politik (Parpol) yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi agar menarik diri dari koalisi pemerintahan.
Awalnya, Hasto menyebut reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks Sosial dan Politik saat ini.
“Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata,” kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk ‘Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023’, Jumat (30/12/2022).
Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.
Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.
“Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut,” ungkapnya.
Tiga Menteri dari Nasdem
Saat ini ada 3 Menteri dari Nasdem di kabinet pemerintahan Jokowi,
Yakni : Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Jhonny Plate, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (Menhut), Siti Nurbaya Bakar.
Sementara ,dari PDIP ada 4 Menteri, yakni : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H.Laoly, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (MenPAN-RB), Azwar Anas dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Gusti Ayu Bintang Darmavati.
PDI-P hanya meminta Presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem itu Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para Menteri bekerja baik dan menuntaskan janji janji Kampanye Presiden.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi , ya harus dievaluasi. Semua Menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa ❓, supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, ” papar Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, pada Jum’at (23/12/2022) lalu.
Pun demikian, Djarot mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak Preogratif Presiden.
Merespon usulan tersebut, Presiden Jokowi tak banyak bicara. Jokowi hanya tersenyum menanggapi pertanyaan dari Awak Media.
“Clue-nya, ya udah,” kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan Wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022) lalu. 0(Redaksi/@mfibi.
Editor : Wesly (Asesor Sertifikasi Kompetensi Wartawan/SKW).
