Masyarakat Dukung Ombudsmen Berikan Sangksi Kepada Kakanwil Bea Cukai Kepri

Tanjungpinang586 Dilihat

Berita Investigasi, Tanjungpinang. Masyarakat dukung  langkah Ombudsmen Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri)  untuk memberikan rekomendasi bisa di copotnya  Kepala Kantor  Wilayah ( Kakanwil ) Provinsi Kepri.

Hal tersebut disampaikan salah seorang penggiat demokrasi Kepri Drs Sukarman Harianja mendukung langkah Kepala Perwakilan Ombudsmen Provinsi Kepri Lagat P Siadari SE. MH untuk memberikan rekomendasi berupa sangksi agar Kakanwil Bea Cukai Kepri beranggung jawab penuh terkait peredaran rokok non pajak itu  di zona terlarang.

Sukarman menjelaskan, bahwa Pemerintahan RI saat ini telah serius menanggulangi dana tentang defisitnya anggaran BPJS 4,9 trilliun rupiah sehingga berencana mengambil dana tersebut dari pajak rokok.

Namun sungguh ironis justru pihak bea cukai di duga bermain mata dengan mafia rokok sehingga pajak milliaran rupiah dinikmati segilintir orang dan tidak masuk ke pajak negara.

” Polda Kepri sudah saatnya bertindak tegas agar oknum mafia rokok yang terlibat ditangkap dan di proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  Sebab mereka ini sudah banyak menikmati yang seharusnya untuk pajak malah dinikmati oknum sendiri’ Tegas Kader Partai Golkar ini.

Seperti yang telah dilansir Media Online Berita Investigasi baru-baru ini Jika Kakanwil Bea Cukai tidak serius atau lalai dalam menangani peradan rokok non cukai ini, Ombudsmen Perwakilan Kepri akan berkordinasi dengan pihak terkait, dan jika terbukti lalai maka  yang bersangkutan bisa copot sebagai Kakanwil Bea Cukai Kepri.

Langkah Ombudsmen ini di dukung masyarakat apalagi dasar hukum untuk bisa copotnya Kakanwil Bea Cukai Provinsi Kepri telah diperkuat dengan Bea Cukai paling bertanggung jawab mengawasi barang-barang kawasan perdagangan bebas agar tidak masuk secara ilegal ke dalam wilayah pabean. Ujar Sukarman ( Selasa 25/9)

Ditempat terpisah Kepala perwakilan Ombudsmen Provinsi Kepri Lagat P Siadari SE MH mengatakan berdasarkan UU Nomor 17 THN 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 THN1995 Tentang Kepabeanan telah jelas diatur semua sangksi hukumnya.

” Sebetulnya Ombudsman sudah lama mendengar hal ini dan sudah masuk dalam ranah tahap pendalaman.  Dikawatirkan semua ini adalah ulah mafia penyelundup akibatnya negara pasti dirugikan. Untuk itu Ombudsman mendesak agar kanwil beacukai turun tangan dan bertanggung jawab “. Jelas Lagat.

Ditemui Wartawan baru-baru ini, Kasub Seksi Pelayanan Informasi Kantor Bea Cukai Tanjungpiang Irwan Gultom menyatakan, pihaknya merasa kewalahan mengantisipasi peredaran rokok di zona terlarang itu disebabkan kuota jumlah rokok tersebut terlalu over, sehingga pihaknya tidak mampu mengantisipasi peredaran rokok non pajak tersebut beredar di zona terlarang Provinsi Kepulauan.//Jhonson

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *