JAKARTA– Beritainvestigasi.com. (12 Juni 2026). Tabir gelap yang menyelimuti gurita bisnis tambang bauksit ilegal milik pengusaha Sudianto alias Aseng di Kalimantan Barat perlahan mulai tersingkap.
Pusaran skandal ini kini tidak lagi hanya menjerat korporasi, melainkan dikabarkan mulai menyentuh level tertinggi aparat penegak hukum yang diduga kuat bertindak sebagai payung pelindung (beking) aktivitas haram tersebut.
Informasi yang beredar di lingkungan markas besar kepolisian menyebutkan bahwa Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Propam Polri. Langkah ini disebut-sebut sebagai tindak lanjut atas pengembangan kasus megaproyek pertambangan liar yang saat ini sedang dibongkar oleh Kejaksaan Agung.
Kabar pemeriksaan jenderal bintang dua ini mencuat seiring dengan sorotan publik terhadap rekam jejaknya saat memimpin Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), wilayah di mana Aseng diduga leluasa mengeruk kekayaan alam tanpa izin usaha pertambangan (IUP) resmi selama bertahun-tahun.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengonfirmasi adanya desas-desus kuat terkait pendalaman yang dilakukan internal Polri. IPW mensinyalir ada jejaring sistematis yang melibatkan oknum petinggi polri demi mengamankan jalannya ekspor bauksit ilegal menggunakan dokumen terbang (dokumen palsu perusahaan lain).
Kendati demikian, Sugeng menegaskan bahwa Divisi Propam harus bergerak transparan dan berbasis pada bukti digital serta aliran dana yang sah, bukan sekadar opini publik.
Berdasarkan data penyidikan Kejaksaan Agung, jarahan tambang di luar konsesi resmi ini telah berlangsung secara masif sejak 2017 hingga 2025. Kerugian negara akibat hilangnya royalti dan kerusakan ekologis ditaksir mencapai angka yang fantastis, memicu dugaan adanya aliran dana segar yang mengalir ke berbagai pihak sebagai ‘biaya koordinasi’ keamanan.
Keterlibatan nama Irjen Pipit Rismanto dalam rumor pemeriksaan ini menjadi ujian berat bagi komitmen Korps Bhayangkara dalam program bersih-bersih internal. Publik kini mendesak agar institusi kepolisian tidak melindungi oknum, sekecil apa pun perannya.
Hingga laporan ini diturunkan, Kepala Divisi Propam Polri belum memberikan konfirmasi resmi mengenai status pemeriksaan sang jenderal. Namun, bungkamnya otoritas terkait justru kian menebalkan spekulasi bahwa ada badai besar yang sedang terjadi di balik pintu pemeriksaan Propam, menandai babak baru perlawanan negara terhadap mafia tambang dan pelindungnya.(Red)
