Metro, Lampung – Beritainvestigasi.com. Pembangunan berkelanjutan sejatinya merupakan arah kebijakan yang menjawab tantangan di Kota Metro. Ini bukan hanya soal membangun infrastruktur, tapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial dan efisiensi tata kelola. Namun sayangnya, di Kota Metro, konsep mulia ini tampaknya belum lebih dari sekadar jargon manis dalam pidato seremonial Pimpinan Daerah.
Ketua DPD Ormas Pasukan Elit Inti Rakyat (PETIR) Kota Metro, Bayu Hendrix Fulama, S.H, mengamati bahwa arah kebijakan pembangunan di Metro cenderung tambal sulam dan minim keberpihakan pada masyarakat akar rumput. Program yang semestinya dirancang untuk keberlanjutan malah terjebak dalam lingkaran birokrasi yang lamban, tumpang tindih kewenangan, serta miskin transparansi.
Bayu menganggap birokrasi Pemkot Metro terkesan lebih sibuk menyusun dokumen-dokumen formal ketimbang menciptakan terobosan nyata. Rotasi dan mutasi pejabat yang diduga terlalu kacau, tidak berbasis kompetensi dan evaluasi kinerja yang objektif, semakin memperparah ketidakkonsistenan arah pembangunan.
Ketua DPD Petir menyoroti pula lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan banyak proyek belum berjalan dan prosesnya tidak transparan. Ini menjadi bukti bahwa sistem perencanaan dan eksekusi pembangunan belum sinkron.
“Bagaimana mungkin pembangunan berkelanjutan bisa tercapai, jika pondasi birokrasi sendiri masih gamang?” tegasnya, Minggu (06/07/2025).
Belum lagi soal partisipasi publik yang minim. Rencana pembangunan seringkali ditentukan secara top-down, tanpa ruang dialog yang inklusif dengan masyarakat sipil. Padahal, prinsip dasar pembangunan berkelanjutan menuntut kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan.
“Sebagai organisasi masyarakat yang konsisten mengawal isu tata kelola dan pembangunan, kami mendesak Pemkot Metro untuk membenahi birokrasi secara serius. Reformasi struktural dan budaya kerja mutlak diperlukan. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban dalam membangun Bumi Sai Wawai,” terangnya.
Bayu berharap, pembangunan berkelanjutan tak boleh hanya menjadi angan dalam dokumen RPJMD atau visi misi Kepala Daerah. Ia menekankan kehadiran nyata dalam kebijakan, program dan dampak riil bagi masyarakat. Jika Pemkot Metro gagal memperbaiki tata kelola internalnya, maka yang akan terus berkelanjutan hanyalah wacana, bukan pembangunan di Bumi Sai Wawai.
