oleh

“Penjajahan Jaman Now” Diduga PT AHAL Rampas Lahan Warga

Mempawah,Kalbar- Beritainvestigasi.com. Sontak warga menjadi kaget, saat mengetahui lahannya masuk dalam areal HGU perusahaan, sedangkan perihal tersebut tidak pernah diinformasikan atau disosialisasikan.

Hal itu diungkapkan salah satu warga Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah.

Warga mengetahui lahan mereka masuk dalam HGU perusahaan lantaran ada program PTSL.

“Tiba-tiba ada HGU, kalau tidak ada program PTSL tidak ketahuan. Dengan adanya progam PTSL baru ketahuan bahwa di lingkungan kita ada HGU,” ungkap Rn kepada awak media pada Senin (13/09/2021).

Akibat lahan yang masuk dalam HGU warga merasa dirugikan dan haknya di rampas, karena saat pembuatan sertifikat gratis dalam program PTSL tidak bisa diterbitkan.

“Dari peta HGU tersebut, masyarakat tidak bisa membuatkan sertifikat geratis,” ujar Rn.

Menurut keterangan Rn bahkan terjadi konflik di dalm masyarakat.

“Di masyarakat terjadi konflik, ada tokoh-tokoh masyarakat yang dicurigai menjual lahan masyarakat. Dan konflik juga terjadi didalam masyarakat itu sendiri, setiap hari menjadi perbincangan hingga hari ini,”tuturnya.

Rn menerangkan bahwa masuknya lahan warga di desanya tidak pernah diinformasikan atau disosialisasikan.

Guna mencari solusi warga kampung telah berupaya meminta mediasi ke Pihak Pemerintah Desa, ke Kecamatan bahkan ke Pemkab Mempawah.

“Kami pernah bersurat ke Kanwil pertanahan Provinsi Kalbar, meminta pembebasan lahan, sepertinya surat itu tidak disampaikan, berikut kami juga pernah menyurati Bupati Mempawah dan langsung direspon, ibu Bupati menyurati Plt Camat agar dapat diselesaikan secara berjenjang,” jelas Rn.

Sebelumnya pernah dilakukan mediasi, difasilitasi untuk bertemu dengan pihak PT AHAL, yang kebetulan waktu itu pihak perusahaan diwakili Yunus yang hadir, dan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani bersama diatas materai.

“Jadi disitu ada beberapa kesepakatan yang di ACC perusahaan, namun tidak ada realisasinya,” beber Rn

Perjanjian dan kesepakatan yang tertuang itu diantaranya:
– Manager PT AHAL telah sepakat dan setuju akan dilaksanakan kegiatan pembebasan HGU dari PT AHAL setelah di klarifikasi di lapangan.
– Adapun kegiatan kegiatan pembebasan lahan tersebut diatas yang telah disepakati bersama masyarakat yang lahan perkebunannya yang tidak diserahkan kepada pihak perusahaan, untuk diserahkan kembali ke masyarakat.
– Pihak perusahaan PT AHAL bersedia membebaskan PETA HGU yang masuk perkebunan masyarakat yang belum diganti rugi tanam tumbuh(GRTT) paling lambat bulan Desember 2020.
– Pihak perusahaan siap menanggung biaya pembuatan sertifikat tanah warga yang masuk dalam area HGU PT AHAL, dengan pengukuran ulang pada 2 November 2020.

“Namun sampai sekarang tidak ada realisasinya Bahkan komunikasipun tidak ada,” ujar Rn.

Warga berharap agar perusahaan segera mengembalikan apa yang menjadi Hak Masyarakat seperti yang tertuang dalam BA kesepakatan, agar kemelut yang bergejolak tidak berlarut.

“Hingga sekarang sudah berlarut-larut, sudah mau satu tahun ini, ada indikasi hal lain untuk memancing masyarakat ke hal-hal lain. Tolonglah, kami minta untuk PT AHAL maupun Pemerintah Daerah dan Provisi, tolong temui kami masyarakat, jangan hanya lewat ini lewat itu tapi tidak ada penyelesaiannya, karena kami mau cepat selesai,”kata Rn.

Lebih jauh Rn berujar Jikalau memang ada konsensi dari pemerintah, harusnya di sosialisasikan, tapi untuk hal itu warga sama sekali tidak pernah tau.

“Jika tidak ada program PT SL kami tidak akan tau bahwa di lahan dekat pemukiman ada HGU. Jika tidak ada program tersebut, hingga puluhan tahun kedepanpun tidak akan tau kalau lahan kami masuk dalam HGU. yang kemudian dimungkinkan di salahgunakan, sehingga generasi berikut mengira bahwa lahan tersebut ada di jual, padahal itu tidak pernah dilakukan. Saya menyebutnya ini bentuk penjajahan jaman now,”
ketus Rn.

Di tempat yang sama
Ketua RT menimpali bahwa sejatinya masyarakat tidaklah bermaksud menghalangi suatu kemajuan

“Masyarakat di sini bukan bearti pelit untuk menyerahkan tanahnya kepada perusahaan, tapi secara ketentuan peraturan tanah ini yang mereka caplok ini terlalu dekat dengan pemukiman, bahkan hanya ada berjarak 3 atau 4 meter dari rumah, ini secara otomatis akan menjadi dampak nantinya. Kita mau cari kayu bakar saja susah nantinya,” kata RT.

Warga mempertahankan lahan mereka karena dengan alasan yang sangat mendasar dan mengkhawatirkan, jika hal itu di diamkan akan berdampak buruk pada masyarakat, karena lahan warga yang di caplok meliputi lahan persawahan dan sumber air bersih serta ada Tempat Pemakaman Umun(TPU).

Karena itu, RT berharap tanah warga dikembalikan kepada pemilik masing masing yang merupakan haknya.

” Sesuai perjanjian dengan pihak perusahaan(PT AHAL) pada bulan Oktober 2020 lalu. Yang mana telah dilakukan pertemuan antara warga dan pihak perusahaan yang telah di sepakati bahwa perusahaan akan mengembalikan tanah masyarakat,”pungkasnya.  (Vr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed