Ditulis Oleh : Tom Pasaribu
Direktur Eksekutif KP3-I
Mahasiswa Ilmu Hukum UKI
Jakarta – Beritainvestigasi.com. Saat ini rakyat sedang takut, resah dan bingung menghadapi pandemi Covid-19, kalau mau dirumah saja untuk memutus mata rantai atau tidak terkena covid-19, keluarga tidak makan, kebutuhan kehidupan tidak terpenuhi dengan baik, anak-anak terganggu sekolah. Bahkan, kehidupan sosialpun hilang tanpa bekas.
Sementara solusi yang ditawarkan pemerintah menghadapi kondisi dan situasi ini tidak sesuai dengan cita dan asa yang ditorehkan dalam UUD 1945, sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat.
Benar kesehatan adalah kekayaan yang sangat berharga, tapi mungkinkah sehat kalau tidak makan, jangankan memikirkan makan yang bergizi, untuk makan seadanyapun saat ini sudah syukur. Inilah dilema yang dihadapi Rakyat.
Belum lagi informasi tentang pandemi Covid-19 yang selalu simpang siur dari pemerintah, setiap harinya, Presiden bilang A menterinya bilang C, Pejabatnya bilang Z, semakin komplit dan lengkap penderitaan dan kebingungan rakyat.
Banyak yang mengingatkan ataupun memberi saran dan masukan dalam hal penyampaian informasi yang disampaikan pemerintah kepada rakyat dalam penanganan pandemi covid-19 jangan simpang siur, tapi tetap saja informasi yang diterima rakyat simpang siur, Presiden pagi bilang A, sorenya Menteri atau pejabat lainnya bilang F atau T.
Presiden mendapat mandat dari rakyat melalui Pemilihan Presiden Tahun 2019 untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam hidup, kesehatan, pendidikan, perekonomian, hukum, keamanan dan ketertiban.
Sementara Partai, dan anggota DPR, DPD, mendapat mandat dari rakyat, untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan demi terwujudnya cita-cita bangsa, melalui pemilihan umum 2019, rakyat menyerahkan sebagian Hak Konstitusinya agar dipergunakan untuk mendesak pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat, seperti; hidup yang layak, kesehatan yang layak, pendidikan yang layak, perekonomian, keamanan dan ketertiban, namun apa nak dikata, rakyat harus tetap kecewa dengan semua asa dan harapan tersebut, sebab yang terjadi saat ini, selama kepentingan Partai, DPR, DPD serta keluarga dan kelompoknya tidak terusik atau berada di zona nyaman, maka kritik kepada pemerintah biasa-biasa saja, bahkan tetap membela pemerintah walaupun kebijakan yang diambil menyengsarakan rakyat secara umum.
Disituasi pandemi covid-19 ini, rakyat harus berjuang sendiri untuk mempertahankan Hak Konstitusinya dengan segenap kemampuan yang dimiliki walaupun harus menelan pil pahit atau kegagalan, karena pemerintah memiliki jawaban yang ampuh, dengan kata rakyat sudah nemiliki “keterwakilan”.
Meskipun pemeritah dan sebahagian pemilik partai politik menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak dimaanfaatkan untuk kepentingan politik, namun dalam kenyataannya, praktek serta pelaksanaannya, pandemi Covid-19 sangat jelas dan nyata dimanfaatkan untuk pentas politik.
Sepertinya lebih penting dan berharga jabatan dan politik saat ini daripada keselamatan rakyat yang dalam posisi terancam, ketakutan, serta susah mempertahankan hidup.
Vaksin yang digemborkan dapat memutus matarantai penularan Covid- 19, malah betul-betul dimanfaatkan untuk ajang politik dan cari muka.
Hal ini terjadi dikarenakan penanganan informasi ketersediaan vaksin tidak jelas dan jujur.
Pemerintah telah menyatakan pada Tahun 2020 sudah memesan vaksin sebanyak 600 juta untuk kebutuhan rakyat. Namun, disaat vaksin tersebut dibutuhkan rakyat secara menyeluruh, ternyata vaksin yang 600 juta tersebut tidak tau dimana keberadaannya, kita tidak paham apakah vaksin yang beredar saat ini adalah vaksin yang dibeli dan dipesan pemerintah sebanyak 600 juta, atau vaksin hibah dari negara-negara yang iba dan kasihan terhadap nasib rakyat indonesia? Tidak ada keterangan dan informasi yang jelas tentang informasi ini.
Sementara dalam beberapa kesempatan, pemerintah menghimbau masyarakat jangan takut untuk di vaksin. Kesalahan dan ketidak mampuan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 selalu dialamatkan kepada masyarakat, padahal pemerintah tidak pernah memberikan informasi yang jelas tentang ketersediaan vaksin yang sudah ada.
Kalau dilihat dari pola dan praktek yang dilakukan pemerintah untuk vaksinasi secara bergelombang, sepertinya vaksin yang telah dipesan dan dibeli sebanyak 600 juta tersebut hanya pepesan kosong.
Jangan-jangan pemerintah saat ini hanya menunggu vaksin hibah dari negara-negara yang iba dan kasihan melihat kondisi rakyat indonesia.
Sebab, kalau vaksin yang 600 juta tersebut sudah ada, pemerintah cukup mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh rakyat indonesia melalui SMS atau WA, hari/tgl, jam/waktu, tempat/ lokasi vaksin, sebagaimana pemerintah menagih iuran BPJS, sebab seluruh data rakyat sudah ada di lembaga BPJS.
Bermorallah dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, pengusaha besar maupun kecil sudah mengibarkan bendera putih ketidak berdayaan mereka menghadapi situasi dan kondisi yang ada, masa tidak ada rasa sedih dan tenggang rasa dengan kondisi saat ini.
Sudahilah dramatisir tentang vaksin ini, kalau vaksinnya sudah cukup untuk seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali, seperti pernyataan pemerintah.
Demikian juga pembagian bansos yang sampai saat ini menjadi polemik yang berkepanjangan, kalau anggarannya sudah ada, langsung diberikan kepada rakyat tanpa harus mempersulit administrasi serta uang administrasinya, sebab tidak tertutup kemungkinan lamanya Bansos sampai kepada rakyat dikarenakan proses biaya administrasi, tidak menjadi persoalan juga di situasi genting ini Bank pemerintah tidak memikirkan keuntungan, untuk kepentingan dan pertahanan kehidupan rakyat, belajarlah serta eling dari kasus Bansos tahun 2020.
Bila Presiden dan pemerintah serta partai pendukung pemerintah, DPR, DPD, serta seluruh pejabat maupun BUMN melaksanakan dengan teguh, jujur dan ikhlas Alinea ke -4 (empat) pembukaan UUD 1945, serta pasal demi pasal, niscaya indonesia akan cepat keluar dari situasi dan kondisi yang menakutkan ini. (Red)
Jakarta 25 Juli 2021
Merdeka
Salam waras
Salam sehat
Semoga Tuhan Memberkati Rakyat Indonesia.
