oleh

Sekretaris Pansus LPP DPRD Bintan Hasriawadi, dukung Pernyataan Tarmizi. Panggil Dinas Terkait, bahas Penggunaan Dana Covid-19

 

Ket Photo: Sekretaris LPP DPRD Bintan Hasriawadi alias Gentong dukung Pernyataan Tarmizi akan panggil Dinas terkait bahas Penggunaan Dana Covid-19 Kabupaten Bintan

Bintan-BeritaInvestigasi.Com,Sekertaris Pansus Laporan Pertanggungjawaban (LPP) Bupati Bintan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Hasriawadi alias Gentong mendukung pernyataan dari Anggota DPRD Bintan, Tarmizi yang meminta Pemerintah Bintan terbuka soal anggaran Covid-19.

Untuk itu, Gentong menyarankan agar Tarmizi meminta Komisi III DPRD Bintan supaya menggelar Hearing bersama Pemerintah Kabupaten Bintan dan Satuan Tugas (Satgas); Covid 19 Bintan.

“Seharusnya dia (Tarmizi, red) gunakan hak legislasinya yaitu fungsi pengawasan sebagai anggota Dewan, dia masukan dong surat agar kita bisa bahas sama – sama dan memanggil pihak – pihak terkait agar tidak ada dusta diantara kita,” ungkap Gentong kepada Berita Investigasi,” Sabtu(14/8) pagi.

Sementara itu, Tarmizi saat dikonfirmasi media ini akan mengikuti saran dari Hasriawadi alias Gentong dan segera menghubungi Ketua Komisi III agar dapat dilakukan Hearing dengan pihak terkait, termasuk Kepala Bappelitbang, Gugus tugas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

“Kita akan hubungi, tapi nomornya saat ini belum aktif. Segera kita surati nanti,” ucap Tarmizi.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Tarmizi  mempertanyakan penggunaan anggaran rekofusing Pemerintah Kabupaten Bintan yang sampai saat ini belum terealisasi.

Pasalnya, menurut Politisi Partai Hanura ini, anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Legislatif untuk masyarakat sudah terpotong akibat adanya kebijakan tersebut. Tetapi, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai berapa besaran anggaran Covid-19 di Kabupaten Bintan.

“Kami saja selaku anggota DPRD pokir – Pokir kami di potong karena covid dan sampai saat ini  tidak tahu berapa besar anggaran Covid-19 tersebut dan untuk apa saja pengunaannya karena pemkab bintan dalam hal ini Dinkes Bintan tidak pernah memberitahukan mau pun memaparkan kepada anggota DPRD bintan,” tegas Tarmizi kepada media ini, Jumat(13/8) pagi.

Untuk itu, Tarmizi meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terbuka masalah anggaran Covid-19 sehingga hal tersebut tidak menimbulkan persepsi yang berbeda ditengah masyarakat.

“Seharusnya pihak Dinkes Kabupaten bintan harus menyampaikan dan memaparkan kepada anggota DPRD bintan untuk apa anggaran Covid-19 yang sudah di recofusing, jadi kami sebagai wakil rakyat dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait anggaran covid tersebut,” ucap Tarmizi.

Tarmizi juga menyinggung masalah anggaran alat pendukung tes Polymerase Chain Reaction sebesar Rp 1,4 Milyar yang ditanyakan oleh anggota DPRD Bintan, Hasriawadi sampai sekarang belum ada kejelasan.

“Untuk masalah Anggaran Covid-19 mungkin pak Hasriawady lebih mengetahui karena beliau di Pansus LPP dan beliau pernah menyinggung mslh dana covid 1.4M untuk pembelian alat PCR tapi ternyata sampai saat ini juga tidak ada tindak lanjutnya seperti apa mungkin juga beliau sudah dikondisikan sehingga tidak  bersuara lagi,” ungkap Tarmizi. (Budi /it)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed