oleh

Sikap PT JMS Terhadap Karyawan Terpapar Covid-19 Mendapat Reaksi dari Berbagai Pihak

Anggota DPRD dan Ketua DPD Partai Nasdem, Kab. Kutai Kartanegara, H. Marwan (berbaju biru)

Kukar, Kaltim – Beritainvestigasi.com. Kasus karyawan terpapar Covid-19 yang dipaksa bekerja di PT. Jaya Mandiri Sukses (JMS), tampaknya semakin panjang. Reaksi dari berbagai pihak terus mengalir. Setelah Kepala Adat, reaksi kali ini datang dari kalangan Politikus dan juga Praktisi Hukum.

Haji Marwan, Anggota DPRD dan juga sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim, angkat bicara.

Siang tadi Haji Marwan memberikan tanggapan terkait kasus yang menimpa karyawan PT. JMS yang bernama Gunawan Situmorang.

“Perusahaan tidak boleh bersikukuh seperti itu, karena Pak Gunawan tersebut terpapar Covid-19,” ujar pria yang akrab disapa Bang Marwan ini, Senin (06/09/2021).

Ia berharap Managemen PT. JMS dapat segera menyelesaikan kewajibannya memberikan hak-hak Gunawan dengan baik.

Ditempat terpisah, Adv. Zake Tambunan, Pengacara/Praktisi Hukum yang dikenal banyak menyelesaikan kasus-kasus besar di Sumut dari segi Yuridis hukum mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Edaran yang ditandatangani tanggal 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia.

“Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh,” jelasnya.

” Gaji saya belum dibayar bulan Juli dan Agustus ini, bang,” kata Gunawan dari ujung telepon selulernya, Senin malam (06/09/2021)

Diberitakan sebelumnya  dan sempat viral di beberapa media online, Karyawan PT. JMS, Gunawan Situmorang yang pada saat itu berada di kampung halamannya, Sumut, akan kembali ke tempatnya bekerja di Kalimantan Timur, membatalkan perjalanannya melalui transportasi penerbangan dikarenakan dirinya terpapar positif Covid-19 hasil test PCR yang dilakukan di salah satu Rumah Sakit (RS) Lubuk Pakam, Sumut.

Klarifikasi, pembatalan tiket pesawat dan Hasil Medis tersebut telah disampaikan Gunawan kepada pihak management PT. JMS.
Akan tetapi, pihak PT. JMS tidak percaya dan berusaha mengkonfirmasi ke RS di mana Gunawan melalukan test PCR.

Tidak sampai di situ, Gunawan juga menerima surat panggilan pertama dan ke dua saat dirinya melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) di rumah.

Hal inilah yang memicu Kepala Adat, Camat, melayangkan surat ke management PT. JMS. Karena, dengan dikeluarkannya surat panggilan ke dua dinilai terkesan dipaksakan dan cacat hukum. Padahal dari awal Gunawan sudah mengklarifikasi ketidakhadirannya karena terpapar Covid-19.

Bahkan Kepala Adat Kutai Indu Andzad Perian, Nasrum, telah menggelar sidang adat pada tanggal 30 Agustus 2021. Namun Sidang tersebut tidak dihadiri oleh Oto B. Tampubolon (HRD) yang menandatangani surat panggilan pertama dan kedua kepada Gunawan. Padahal, dalam hal surat panggilan dari Kepala Adat, ditujukan kepada Oto B. Tampubolon selaku HRD.

Begitu juga dengan surat panggilan dari Camat Muara Muntai, Muhammad Dahlan, S.H, yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di wilayah kecamatan, kepada Oto B. Tampubolon, tidak diindahkan (Wes/Red).

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed