Warga Perdana Sepakat Tolak Perpanjangan HGU PT.Rea Kaltim

Kutai Kartanegara, Kaltim- Berita investigasi.com Masyarakat Desa Perdana sepakat menolak perpanjangan ijin HGU PT Rea Kaltim Plantations, hal tersebut dituangkan dalam berita acara musyawarah Lembaga Pemerintahan Desa Perdana di kantor BPD Desa Perdana pada Kamis, (11/07/2024)

Agenda musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa Perdana tersebut, dihadiri oleh beberapa Lembaga Desa diantaranya Lembaga BPD, Lembaga Adat Desa, LPM, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Koperasi Perkebunan Desa Perdana, masyarakat menuntut agar PT.Rea Kaltim menyerahkan kembali lahan warga desa perdana yang masuk dalam areal HGU PT.Rea Kaltim Plantations.

Dalam musyawarah desa yang berlangsung sejak 09.00 sampai 12.00 WITA, Kepala Desa Perdana, Pitoyo, menjelaskan kepada warganya bahwa permasalahan tuntutan terkait fasilitasi perkebunan inti plasma itu sudah disampaikan berulang ulang melalui surat terhadap PT.Rea Kaltim, bahkan ia mengaku bahwa problem plasma tersebut sudah diketahui oleh Pemkab Kukar namun hanya saja belum mendapatkan respon positif dari pihak manajemen perusahaan namun demikian Kades Perdana tersebut mengaku dalam waktu dekat akan menyurati kepada pihak perusahaan atas tuntutan warga tersebut.

Selain itu Pitoyo juga menjelaskan kepada warga agar tidak ceroboh dan salah langkah dalam menyampaikan persoalan replanting dan fasilitasi perkebunan plasma inti untuk masyarakat ,karna masih mencoba untuk melakukan perundingan dengan pihak perusahaan

” Terkait tuntutan plasma kita sudah sampaikan berkali kali kepada pihak perusahaan dalam bentuk surat akan tetapi hal tersebut belum ada tanggapan oleh karna itu mohon kepada semua lembaga desa agar sedikit tenang dalam hal ini dan juga bapak bupati sudah pernah kita sampaikan terkait ini ,kita tinggal menunggu dalam waktu dekat kita akan menyurati lagi agar ada klarifikasi dan mau melakukan perundingan dengan warga.jelas Pit

” Saya berharap kepada semua lembaga desa dan warga agar tidak terburu buru dalam menyikapi persoalan ini ,jangan sampai kita salah langkah nanti kita akan coba kroscek legalitas perusahaan ,terkait ijin HGU ,Lokasi dan sebagainya biar dipastikan masuknya didesa mana saya berharap pihak perusahaan juga segera klarifikasi dan lakukan perundingan.” tutupnya (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *