oleh

APH Harus Usut Dana PEN Singkawang Diduga Syarat Korupsi

Singkawang, Kalbar – Beritainvestigasi.com. Pemerintah Kota Singkawang mendapat Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang penggunaannya harus diawasi dan diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya KPK RI dan BPK RI. Benarkah penggunaannya dapat memulihkan perekonomian Kota Singkawang atau tidak? atau jangan-jangan hanya menjadi “bancak’an” para oknum pengambil kebijakan. Hal itu di ungkapkan Dekhi Armadani, Anggota LSM Kompas.

“Melihat beberapa fakta di lapangan, penggunaan dana pinjaman ini diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, contohnya dana hampir 30 Milyar yang digunakan untuk membangun Sekolah Dasar, apa kaitannya Pembangunan Infrastruktur Sekolah SD dengan Pemulihan Ekonomi Nasional ? ditambah lagi dalam proses pelelangan/tender agak mencurigakan, dimana penawar terendah yang sudah menang didalam LPSE dapat berubah dalam waktu singkat. Hal ini mengindikasikan adanya sesuatu kejanggalan, belum lagi perubahan – perubahan di dalam proses pengerjaan sekolah tersebut berubah dari perencanaan awal.

Kenapa tidak dana sebesar 30 Milyar tersebut dipergunakan untuk membangun Pasar Beringin yang sudah kumuh, dan sudah dilihat langsung oleh Presiden RI dalam kunjungannya beberapa tahun yang lalu ke Kota Singkawang,” ungkap Dekhi.

Dekhi juga mengungkap Pembangunan Turap di Sungai dekat pasar ikan Singkawang, tahun sebelumnya sudah pernah dikerjakan kemudian bermasalah dan di tahun ini diulang kembali menggunakan dana Pinjaman PEN.

“Hal ini di khawatirkan adanya permainan ukuran/volume pekerjaan karena di lokasi yang sama dikerjakan menggunakan anggaran tahun 2020 dan Dana PEN tahun 2021,” ungkap Dekhi lagi.

Selanjutnya Dia (Dekhi-red) membeberkan fakta pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan salah satu ruas jalan yaitu jalan baru/jalan revolusi di bawah kaki bukit Roban dimana terletak banyaknya Galian-galian C ilegal yang menjadi pengguna utama jalan tersebut.

“Kenapa harus dibangun jalan tersebut? Ada apa ini? Kenapa tidak para Cukong Galian C Ilegal itu yang membangunnya sendiri,” katanya penuh tanya.

Dekhi juga menyinggung Jalan Sejahtera Sedau/Jalan Lirang proyek jalan dimana hutan mendominasi kiri-kanan jalan, pemukiman penduduk pun masih sangat jarang dan bisa dihitung para pengguna jalan tersebut.

“Jalan ini menelan anggaran dari dana PEN sebesar Rp. 3,3 Milyar. Miris melihat fakta-fakta di lapangan mengenai Penggunaan Dana Pinjaman dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Kota Singkawang ini,” ujarnya.

Dr.Sulahar, S.H., M.H, Ketua Komda LP-KPK Kalbar

Melihat data-data yang tertuang di LPSE, lebih dari 70% Perusahaan yang mengerjakan pekerjaan menggunakan dana PEN ini adalah Perusahaan dari luar Kota Singkawang dan seluruhnya pekerjaan ini menggunakan mekanisasi bukan manual, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal sangat minim, sangat bertolak belakang dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Singkawang beberapa waktu lalu yang mendukug Dana PEN dengan syarat harus banyak manfaatnya untuk tenaga kerja lokal.

Menurut Dekhi, banyak lagi Fakta dan Data yang sangat terbuka untuk seputar Penggunaan Dana Pinjaman PEN tahun 2021 ini, melihat Data dan Fakta yang terang benderang serta sangat mudah didapat tersebut cukuplah menjadi dasar untuk Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK RI segera datang ke Kota Singkawang untuk memeriksa dan mengevaluasi Penggunaan Dana Pinjaman PEN tahun 2021 ini, apakah telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak, jika ternyata memang ada dugaan penyimpangan sehingga merugikan Negara maka harus segera mengambil langkah yang cepat dan tepat.

“Dan untuk seluruh masyarakat Singkawang, mari kita berperan aktif untuk mengawasi dan segera bersuara terhadap Penggunaan Dana Pinjaman PEN ini, karena 8 tahun kedepan anggaran Belanja Pemerintah Kota Singkawang akan di potong untuk pengembaliannya, pembangunan akan terhambat akibat APBD Kota Singkawang harus terpotong,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komda LP-KPK Kalbar, Dr. Sukahar, S.H., M.H., menyampaikan perlu adanya transparansi publik dalam penggunaan dana yang bersumber dari uang rakyat baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

Bila ada dugaan yang mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi, LP-KPK mendesak APH segera menindaklanjuti.

” Bila ada dugaan yang mengarah pada indikasi Tipikor, kita LP-KPK mendesak para APH segera menindaklanjuti pengaduan atau laporan dari masyarakat, bila perlu KPK dan Tipikor Mabes Polri serta Tipikor Kejaksaan langsung turun, dan BPK RI lakukan Audit,”kata Sukahar.

Pria yang juga Dosen Hukum itu berharap dalam penegakan hukum jangan ada tebang pilih.

“Harapan kita dalam penegakan hukum Jagan ada tebang pilih, agar masyarakat mempunyai kepercayaan kepada APH, dan Hukum dijadikan Panglima,” tegas Sukahar.  (Nov/Vr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed